Derap Syariah di Jalur Sutera

Bagi Syed Alwi bin Mohamed Sultan, jalur sutera yang terbentang dari Asia Barat hingga ke Cina tidak berhenti di tabung waktu. Jalur perdagangan yang dimulai sejak abad kedua sebelum masehi itu ia percaya terus memperbarui diri.

Barang dagangannya boleh berubah. Dari zamrud, perunggu, wangi-wangian hingga sutera yang dijaja di atas kereta barang yang dihela oleh unta dan kuda. Menjadi surat-surat berharga, kredit investasi, modal kerja, kredit konsumsi, serta produk investasi beraroma syariah Islam yang simpang siur di dunia maya.

Apalagi dua kawasan penggerak jalur sutera itu sekarang menjadi kawasan paling berpengaruh ke ekonomi dunia. Cina, yang tidak disangka-sangka, kini jadi ‘Harley Davidsonnya’ ekonomi dunia. Negara komunis ini mengalahkan AS dan Jepang dari sisi pertumbuhan ekonomi dan kompetitif industrinya.

Sedangkan negara Timur Tengah berkubang harta dari harga emas hitam. Beberapa tahun terakhir harga minyak dunia terus melambung. Bahkan sempat menyentuh rekor tertingginya dengan hampir mencapai 80 dolar AS per barel.

Otomatis warga Arab yang sudah kaya menjadi makin kaya dan makin bingung. Mereka pusing karena dengan ‘fulus’ sebanyak itu harus membiakkan dananya di mana. Dan Cina menjadi tujuan mereka.

''Sejarah memiliki cara tersendiri untuk terus berulang. Memasuki Cina mungkin akan meredefinisi pondasi-pondasi sistem keuangan Islami. Ini akan menjadi kelahiran kembali jalur sutera,'' kata Syed Alwi di Kuala Lumpur Islamic Finance Forum akhir tahun lalu.

Syed Alwi bekerja di Islamic Banking, Hong Leong Bank Singapura. Ia menjabat sebagai kepala Perbankan Islam. Lewat Cina, Syed Alwi berharap Islam sebagai sistem ekonomi dan keuangan akan mendunia.

''Jika sistem keuangan Islam mau berkembang pesat dan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi riil yang produktif, Cina adalah jawabannya. Di sana ada kesempatan bagi ekonomi syariah. Tantangan ini harus dijawab pelaku ekonomi syariah,'' tandas dia.

Soal ekonomi, negeri yang dijuluki Tirai Bambu itu memang jadi gudangnya. Sejumlah indikator ekonomi Cina beberapa tahun belakangan ini mengejutkan siapa pun. Investasi asing meroket dari 15 miliar dolar AS saat tragedi berdarah Tiannanmen di1989 menjadi 633 miliar dolar AS di akhir 2005.

Angka kemiskinan menurun drastis. Bila pada 1981 negara berpenduduk satu miliar jiwa lebih ini memiliki penduduk miskin 53 persen, di akhir 2001 jumlahnya merosot hingga delapan persen.

Pertumbuhan ekonominya fantastis. Per tahun ekonomi Cina bisa tumbuh di atas delapan persen. Barang-barang impor made in Cina berteberan di mana-mana. Mulai dari DVD di Glodok Jakarta Barat hingga tekstil dan produk tekstil di AS. Paman Sam bahkan merasa perlu mengenakan kuota tekstil ke Cina agar industrinya tidak gulung tikar.

‘’Angka-angka ekonomi itu mencerminkan beragam kebutuhan masyarakat Cina. Mereka perlu perumahan, pembangkit listrik, transportasi, pangan,’’ papar Syed Alwi. Ia hendak menggambarkan kebutuhan masyarakat Cina itu bisa diakomodir lewat produk keuangan syariah.

Pintu gerbang produk keuangan syariah itu sebenarnya sudah dibuka. Ini terlihat dari diterbitkannya sukuk sebesar 200 juta dolar AS oleh KFH untuk membiayai pembangkit listrik di Cina ‘’(Sukuk) itu akan menjadi pintu pembuka aliran investasi syariah ke Cina,’’ ujar Syed Alwi optimistis.

TantanganTapi memasuki ekonomi Cina tidak semudah yang dikira. Sejumlah hambatan bakal menghadang industri keuangan syariah untuk berkembang di sana. Meski potensi pertumbuhan industri syariah juga sangat besar.

Syed Alwi menggarisbawahi sejumlah risiko untuk berbisnis a la syariah di Cina. Pertama adalah risiko kredit. Masalah kredit seret di perbankan Cina sudah siaga merah. Angka NPL dari 2001 – 2006 saja telah mencapai 215 miliar dolar AS. Reformasi di kebijakan perbankan belum membawa hasil signifikan.

‘’Investor asing harus mewaspadai manajemen bisnis yang buruk oleh pengusaha setempat. Di samping itu, manajemen risiko perbankannya pun sama buruknya,’’ kata dia.

Kedua adalah kepastian hukum. Masalah kronis Cina sama dengan di Indonesia, yaitu KKN. Dalam realita, hukum kolusi berdiri di atas hukum yang sebenarnya di Cina. Hal ini ditambah dengan level birokratis yang ruwet dan berjenjang.

Ketiga adalah masalah desentralisasi wewenang kepemerintahan. Bagi sistem keuangan syariah, problem ini sangat mendasar. Pasalnya, hak aset properti sebagai jaminan harus transparan. Aset menjadi landasan transaksi keuangan Islami.

Secara keseluruhan, Syed Alwi menilai tantangan dan hambatan di Cina bisa ditaklukan. Ia beranalogi, ‘’Tantangan dan risiko usaha di Cina saat ini bisa dibilang sama beratnya dengan halangan yang dihadapi para pedagang muslim dahulu kala saat menuju Cina lewat Jalur Sutera. Kalau mereka bisa menaklukan, mengapa sekarang kita tidak?’’ cetus Syed Alwi.

Ekspansi ke Luar
Sistem ekonomi syariah konon diprediksi bakal menjadi arus utama ekonomi dunia. Padahal tadinya banyak pihak, terutama barat, memandang sebelah mata ke syariah. Sekarang mulai dari Eropa, AS, hingga Cina mulai dirambah syariah.

Majalah bergengsi asal Inggris, The Economist, secara khusus membedah prospek industri syariah di edisi Desembernya tahun lalu. Berdasarkan hasil riset lembaga pemeringkat Standard & Poor’s nilai kapitalisasi syariah (dihimpun dari berbagai produk keuangan seperti bank, saham, obligasi, asuransi, derivatif, hipotek) telah mencapai 400 miliar dolar AS.

Tiga tahun terakhir perkembangan industri syariah mencapai rata-rata 15 persen per tahun. ‘’Ekspansi syariah akan meluas sejalan dengan gerak ekonomi kawasan Timur Tengah yang ditopang minyak dan penyesuaian budaya investor asing terhadap sistem syariah,’’ kata The Economist.

Meski demikian, tetap ada sejumlah tantangan bagi ekspansi syariah. Menurut analis S&P Anouar Hassoune ada lima faktor yang mempengaruhi perkembangan industri syariah.

Pertama adalah standarisasi. Banyak negara telah menerapkan (secara penuh atau sebagian) sistem ekonomi syariah. Tapi standarisasi yang berlaku di berbagai negara itu masih berbeda-beda. Satu produk syariah di Malaysia bisa dianggap tidak syariah di Arab Saudi. Persamaan sistem dan standar menjadi pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan.

Kedua adalah sinkronisasi standar akuntansi dan laporan keuangan syariah. Ketiga adalah diversifikasi produk. Anouar menilai produk keuangan syariah harus lebih fokus ke konsumen-konsumennya. Terutama produk keuangan derivatif dan terstruktur.

Keempat adalah masalah SDM. Satu hal yang menjadi perhatian di sisi SDM adalah kesenjangan penghasilan. Terbatasnya SDM ekonomi syariah konon membuat gaji karyawan itu melesat di atas rata-rata.
Terakhir adalah masalah risiko. Anouar melihat industri syariah harus memperbanyak skema manajemen risikonya.

Nyaman di DalamTapi tidak semua pihak sepaham dengan Syed Alwi atau liputan The Economist. Bagi sebagian pelaku syariah, mengembangkan diri secara organik (ke dalam) lebih utama ketimbang ekspansi ke luar tapi terburu-buru.

Azzam Abaalkhail, CEO dari Bank Al Bilad yang berbasis di Arab Saudi, menyatakan sebaliknya. Dirut bank yang meraup laba bersih mencapai 40 juta dolar AS di semester I 2006 ini berpendapat, justru perbankan Islam terlihat enggan ekspansi.

‘’Saya belum melihat ada keinginan yang kuat dari perbankan Islam untuk ekspansi ke luar negeri. Terlebih saat potensi domestik masih cukup besar,’’ kata Azzam seperti dikutip dari wawancara dengan Islamic Business and Finance, Oktober tahun lalu.

Meski Azzam mengakui ekspansi bisnis perbankan Islam ada di dalam rencana seluruh bankir. Masalahnya adalah kondisi pasar dan waktu yang tepat. ‘’Implementasi ekspansi itu masih lama. Tergantung dari perkembangan pasar yang diincar,’’ tandas Azzam.

Dari dalam negeri pun demikian. Wajah Dirut Bank Muamalat Indonesia, Riawan Amin, kecut saat mendengar rencana ekspansi besar-besaran industri syariah dipaparkan di Kuala Lumpur Islamic Finance Forum akhir tahun lalu.

Riawan yang didaulat sebagai pembicara dalam forum internasional itu menilai rencana ekspansi syariah terlalu muluk. Apalagi sampai ke Eropa atau Cina.

Mengapa muluk? ‘’Bagi Indonesia hal tersebut terlalu tinggi. Kita semua tahu bagaimana ekonomi syariah di dalam negeri belum terlalu berkembang. Bila di dalam negeri belum terlalu berkembang bagaimana mau melebarkan sayap ke negara orang?’’ tandas Riawan.

Apa yang dikatakan Riawan merujuk kembali ke tantangan pertama yang harus dihadapi industri syariah, seperti yang dipaparkan Anouar Hassoune. Banyak negara mengadopsi sistem ekonomi syariah. Tapi masalahnya ada di standarisasi sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Dengan demikian pilihannya menjadi tunggal. Industri syariah di seluruh dunia harus makin memperkuat dirinya sendiri terlebih dulu. Selesaikan tantangan-tantangan standarisasi dan budaya. Gerakan ini bisa dilakukan sembari perlahan-lahan ekspansi.

‘’Kembangkan dulu syariah di dalam negeri secara maksimal! Hilangkan hambatan-hambatannya! Baru setelah itu kita berbicara di luar,’’ tegas Riawan.