Sebagai otoritas bank sentral yang tiap hari memelototi lalu lintas devisa, situasinya bagi BI mungkin pelik. Banyak hal yang dipertaruhkan lewat derasnya aliran utang luar negeri yang dilakukan perusahaan swasta dan BUMN beberapa waktu terakhir.
Pertaruhan paling gawat adalah bila utang pihak swasta, korporasi, maupun BUMN itu, terkena imbas ketidakseimbangan global. Nilai tukar dolar AS menguat dan menekan rupiah. Pada saat yang sama utang-utang itu jatuh tempo. Investor asing berbarengan mengeluarkan dana mereka dari Indonesia.
Bisa dibayangkan potensi terulang kembali krisis keuangan jilid II di Indonesia. Oleh karena itu pernyataan Burhanuddin, ‘’Jangan sampai kita over exposure, terlalu banyak pinjam ke luar,’’ menjadi sangat penting untuk dicamkan.
Peringatan itu ia katakan menjelang 10 tahun krisis ekonomi memorak-porandakkan Indonesia. Bermula dari ekonomi, krisis meluas ke ranah sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sampai ke politik yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto.
Simak apa pandangan mantan Gubernur BI saat krisis dulu, J Soedradjad Djiwandono, yang ia tulis dalam bukunya, Bergulat dengan Krisis (2001). ‘’Dalam bidang ekonomi, dua hal yang sangat berpengaruh pada krisis di Indonesia adalah kelemahan perbankan dan besarnya pinjaman korporasi dalam valuta asing,’’ kata Soedradjad.
Pinjaman korporasi saat itu didominasi oleh pinjaman berjangka waktu pendek dan tidak disertai skema perlindungan nilai (hedging). Swasta berani ambil risiko tidak melindungi utangnya karena begitu percaya pada indikator makroekonomi Indonesia yang sangat kinclong kala itu.
Sebelum krisis, kinerja ekonomi rezim Soeharto memang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai economic miracle. Indonesia didaulat jadi macan Asia. Namun justru ekonominya ditunjukkan dengan tanda-tanda penggelembungan ekonomi (economic bubbles) seperti ekspansi sektor perumahan yang kelewat besar dan pertumbuhan pasar saham yang luar biasa, bersamaan dengan masuknya dana asing berjangka pendek secara berlebihan ke lantai bursa.
Bagi para pengamat ekonomi yang kerap mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, situasi saat ini dinilai tidak begitu jauh berbeda dengan 1997. Satu hal yang jelas-jelas sama adalah sekarang Indonesia juga tengah diguyur dengan arus modal asing yang luar biasa besar.
Indikator yang kerap disinggung adalah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) melaju kencang menyentuh batas psikologisnya di level 2.000 basis poin, pekan lalu. Dari BI, dicatat terjadi peningkatan capital inflow dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) atau Sertifikat BI (SBI) di triwulan I 2007 senilai 2,4 miliar dolar AS.
Indikator lainnya adalah data cadangan devisa di kantong BI. Pada posisi 27 April lalu, cadangan devisa sudah mencapai 49,1 miliar dolar AS. Dalam waktu sebulan, sejak Maret, cadangan devisa telah naik hampir dua miliar dola AS.
Indikator terakhir adalah utang luar negeri pemerintah dan swasta. Per Desember 2006, utang ini tercatat sebesar 125,258 miliar dolar AS. Jumlahnya memang menurun jika dibandingkan dengan September 2006 yang besarnya 127,528 miliar dolar AS.
Tapi penurunan itu hanya terjadi dari sisi pemerintah dan BUMN. Utang di sektor swasta justru naik. Per September 2006, utang luar negeri oleh swasta mencapai 50,046 miliar dolar AS. Tiga bulan kemudian, pada Desember 2006, utang tersebut membengkak 1,085 miliar dolar AS atau sekitar Rp 10 triliun.
‘’Utang ini akan memengaruhi kredibilitas kita. Karena itu, perlu kita monitor dengan baik,’’ kata Burhanuddin.
Bandingkan dengan situasi utang asing saat krisis dulu. Soedradjad mengutip data dalam Letter of Intent antara IMF – pemerintah yang menyatakan per Oktober 1997 jumlah pinjaman nasional mencapai 140 miliar dolar AS. Utang ini didominasi oleh utang swasta sebesar 80 miliar dolar AS.
Kalau ditarik ke belakang, sepanjang 1992 – 1997 terlihat tren peningkatan utang swasta lebih cepat ketimbang pemerintah. Dalam kurun waktu tersebut, utang pemerintah tumbuh dari 55,5 miliar dolar AS menjadi 59,9 miliar dolar AS. Sementara utang swasta membengkak dari 28,2 miliar dolar AS menjadi 78,1 miliar dolar AS.
Murah dan Mudah
‘’Kita pinjam ke asing karena lebih murah dan tidak berbelit-belit syaratnya,’’ cetus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi.
Ia jelaskan, bank asing menawarkan bunga kredit yang menarik untuk pinjaman berdenominasi dolar AS. Kalau dari dalam negeri rata-rata bunga kreditnya masih tinggi di level 14 persen, maka di bank asing bisa satu digit, hingga lima persen.
Syarat kredit pun dinilai tidak banyak cing cong, ketika di dalam negeri pengusaha diminta menyerahkan segepok dokumen yang menunjukkan sektor usahanya prospektif. Dua kemudahan ini saja sudah membuat sejumlah pengusaha berpaling muka memanfaatkan bank asing untuk kredit.
‘’Jadi kita lebih suka ke luar negeri. Kita kan hitungannya bisnis. Mana bisa kita ambil yang mahal. Kan bodoh kita,’’ tambah Sofjan lagi.
Sisi lainnya, berutang ke luar negeri bisa dipandang sebagai bentuk kepercayaan kreditor asing terhadap pihak swasta. Bahwa korporasi Indonesia sudah dinilai mampu mengembalikan dana bank asing. Tidak seperti saat krisis dulu ketika bank-bank mitra usaha di luar negeri menolak surat kredit yang diterbitkan bank nasional.
Kondisi ini dinilai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu, sebagai tanda membaiknya ekonomi. ’’Kalau banyak orang yang menawarkan uang dan tak sedikit perusahaan kita yang bisa mengeluarkan obligasi ke luar negeri, itu tanda perbaikan ekonomi,’’ katanya.
Tapi ia tetap setuju bahwa untuk menghindari over exposure utang, jumlah pinjaman yang masuk harus tetap diawasi. Apakah itu berarti bakal ada pembatasan, seperti yang Thailand coba lakukan? Dengan tegas Anggito menjawab tidak.
‘’Tidak ada langkah antisipasi, kita hanya memonitor saja, baik itu pinjaman komersial, obligasi korporasi, maupun valas,’’. BI, tambah pria lulusan UGM ini, sudah memiliki instrumen untuk memantau masuknya dana asing lewat UU Lalu Lintas Devisa.
Krisis Mengintai
Ada selisih kurs yang berperan dan bisa mencetak rugi disitu. Begitu gejolak di pasar uang meningkat, maka beban kurs asing melonjak dan membuat debitor dalam negeri menjerit karena pemasukkan rupiah tidak seimbang untuk membayar utang dolar AS.
Sedangkan kalau utang itu digunakan untuk ekspor, maka potensi gejolak valas relatif tidak ada. Eksportir menjual barangnya ke luarnegeri dalam bentuk dolar AS. Mata uang yang sama ia terima di dalam negeri dari hasil pembayaran barang ekspornya.
Dari segi teritorial, ekonom CSIS, Hadi Soesastro, melihat ancaman penerbangan valas ke luar negeri tidak hanya menimpa Indonesia, tapi di seluruh Asia Timur. ‘’Sekarang Asia Timur dianggap sebagai kawasan yang sangat menarik dan uang yang masuk banyak sekali. Uang-uang ini kan mudah sekali ditarik. Itu yang jadi masalah,’’ tandas dia.
Oleh karena itu, sistem monitoring utang luar negeri menjadi bagian terpenting untuk mencegah gejolak utang valas di dalam negeri. Hadi meminta BI tidak hanya berhenti memonitor jumlah utang secara keseluruhan. Tetapi harus menelisik sampai mengetahui untuk apa utang swasta dari pihak asing itu diambil.
‘’Apa benar mengambil utang dari luar negeri lebih murah, atau ada masalah penyaluran di dalam negeri,’’ tanya Hadi.
Itupun tidak bisa hanya mengandalkan Indonesia. Ia menilai kawasan Asia Tenggara dan Jepang, Cina, dan Korsel harus bahu membahu mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan arus duit asing ke dalam daerahnya.
‘’Tidak bisa cuma saling melapor. Juga bagaimana menilai dan mencari cara yang terbaik untuk menanganinya,’’ sambung dia. Masalah ini konon sudah dibahas secara tertutup dalam pertemuan menteri keuangan Asean plus Three di Thailand beberapa waktu lalu.
Internal Bank
Dua indikator utamanya adalah rasio simpanan terhadap pinjaman (LDR) dan jumlah kredit yang dikucurkan. Untuk indikator yang pertama, sebelum krisis LDR mencapai 70 persen. Sekarang angkanya baru di level 64 persen. Hingga akhir tahun ini BI menargetkan LDR bisa mencapai 68 persen.
‘’Pada 1997, bank-bank tidak mengandalkan obligasi rekapitulasi, selain itu, saat itu juga tidak ada masalah penyaluran kredit. LDR-nya baik. Sedangkan sekarang banyak bank yang mengandalkan obligasi rekap. Penyaluran kredit juga mandek,’’ tukas Iman.
Boleh jadi ekspektasi Iman terhadap peranan kredit untuk membiayai pembangunan sangat tinggi. Hal itu wajar terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, ketika sektor perbankan masih menguasai pembiayaan ketimbang sektor pasar modal.
Padahal kinerja kredit tumbuh dari tahun ke tahun. Sayangnya, laju pertumbuhan itu dinilai berbagai pihak terlalu lamban. Ambil contoh tahun lalu saat BI optimistis target kredit bisa 20 persenan. Secara perlahan tapi pasti BI terus merevisi target tersebut hingga hanya 15 persenan. Hasil akhirnya malah dibawah target karena kredit 2006 hanya tumbuh 14,1 persen.
Dua bulan pertama tahun ini juga jadi tantangan tersendiri bagi kucuran kredit. Ternyata meski bank sentral telah melonggarkan sejumlah kebijakan, laju kredit tetap belum maksimal. Di Januari bahkan kucuran kredit turun Rp 15,5 triliun dari Desember.
Walaupun kinerja kredit kembali pulih di Februari dengan membukukan Rp 8,9 triliun menjadi Rp 826,3 triliun. Tetap saja ia belum menutup penurunan kredit bulan sebelumnya. Secara tahunan, kredit Februari 2007 tumbuh Rp 111,7 triliun dari Februari 2006.
Sebetulnya ironis juga kalau melihat banyak swasta meminjam ke bank asing. Padahal di dalam negeri sedang kelebihan likuiditas. Dana pihak ketiga yang diternakkan di SBI saja jumlahnya sudah mencapai lebih dari Rp 263 triliun.
Jumlah itu sudah hampir menyamai besaran uang yang beredar di masyarakat, Rp 272 triliun. Bahkan ada potensi SBI bisa mencapai Rp 400 triliun bila kondisi kelebihan likuiditas ini tidak terserap ke sektor riil. ‘’Yang terjadi adalah uang hanya berputar-putar di sektor keuangan,’’ kata Deputi Gubernur BI, Aslim Tadjudin.
Pendapat ini diamini Hadi Soesastro. Ia akui kesenjangan antara sektor keuangan dan riil Indonesia cukup serius untuk membuat krisis. Sektor produksi dalam negeri belum bergerak sesuai kapasitasnya. Investasi malah tahun lalu hanya tumbuh 2,9 persen. ‘’Ini kan sama seperti asing memanfaatkan ekonomi kita, semata-mata hanya mengejar keuntungan,’’ tandas dia.
No comments:
Post a Comment