Mandiri (Tak) Sepenuh Hati

Tajuk Republika, Kamis (25/1), saat menanggapi keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Consultative Group for Indonesia (CGI) adalah Mandiri. Mandiri dalam arti Indonesia mengurangi ketergantungannya dari utang asing dan memiliki posisi tawar menawar utang lebih tinggi dari sebelumnya.

Tekanan politis yang disisipkan dalam pemberian utang ke Indonesia memang kerap terjadi di forum CGI. Semua menteri ekonomi mengakuinya. Tekanan itu bisa datang dari negara yang memberi utang, tapi juga bisa datang dari negara yang tidak memberi utang.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, kemandirian yang diinginkan Presiden akan terlihat dari rasio utang ke Produk Domesti Bruto (PDB) nasional. Rasio tersebut tiap tahun terus menurun. Tahun lalu rasionya sebesar 42,09 persen dan tahun ini diharap bisa mencapai 37 persen.

‘’Kalau dia makin turun berarti pemerintah punya banyak sekali tempat bantalan pengaman kalau terjadi berbagai shock. Setiap negara membutuhkan ruangan dan manuver untuk menentukan strateginya. Definisi (mandiri) itu yang ingin disampaikan Presiden,’’ tandas mantan direktur eksekutif IMF untuk Asia Tenggara ini.

Sedangkan bagi Menko Perekonomian Boediono, bubarnya CGI tidak selalu terkait ekonomi. Pria kalem ini menilai ada nasionalisme di balik itu. ‘’Barangkali masalah kebanggaan. Dalam arti kita tidak lagi harus mengandalkan utang pada suatu forum multilateral seperti ini,’’ kata Boediono.

‘’Kita sekarang sudah bisa mengelola sendiri, atas dasar kerangka kebutuhan kita sendiri di APBN, dan ini suatu kemajuan dari segi kemandirian dan kemampuan mengelola strategi utang kita,’’ lanjut dia.

Dari sisi politis, pemerintah tampaknya juga mulai gerah atas sorotan tajam yang terjadi tiap tahun saat sidang CGI digelar. ‘’Sorotan politis ke CGI terlalu besar sehingga kontraproduktif. Ongkos politik CGI terlampau tinggi,’’ keluh Menkeu.

Beragam pendapat menyambut langkah ‘berani’ pemerintah memutus hubungannya dengan CGI. Pengamat ekonomi yang biasanya galak terhadap kebijakan utang luar negeri pemerintah mendadak angkat topi atas keberanian Presiden SBY.

Ada juga pendapat yang lebih hati-hati atas bubarnya CGI. Kalau CGI bubar lalu dari mana Indonesia akan mendapat utang? Bila ini kemudian diartikan dengan menerbitkan obligasi internasional lebih besar lagi, tentu manfaat bubarnya CGI jadi mubazir.

Namun dibalik itu semua, benarkah dengan bubarnya CGI masalah utang luar negeri Indonesia tuntas? Dari sisi tekanan politis atau wacana yang berkembang di masyarakat boleh jadi sudah tuntas. Tetapi dari sisi ekonomi, belum tentu.

Negara ini masih menyimpan pekerjaan rumah yang besar dalam mengelola utang luar negerinya.

Forum Baru
Hanya selang sehari setelah membubarkan CGI, pemerintah diketahui berencana membuat forum lagi. Kali ini forum itu diberi nama forum konsultasi atau forum launching utang dan hibah. Anggotanya sama dengan anggota CGI.

Belum jelas betul seperti apa bentuk forum ini. Konon ia masih dibicarakan di tingkat tinggi pengambil kebijakan. Tapi pemerintah mengklaim, forum komunikasi beda dengan CGI. Forum itu diklaim bebas tekanan politis dan tidak mempengaruhi utang.

‘’Komunikasi dengan pihak-pihak luar kan perlu kita butuhkan. Tetap kita ada forum untuk //launching// utang dan hibah. Tapi bukan untuk meminta utang, kalau mereka (negara kreditor) mau bekerja sama ya bagus!’’ papar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta akhir pekan lalu.

''Itu hanya forum komunikasi untuk memfasilitasi pinjaman dari kreditor ke Indonesia. Kita dan kreditor akan bisa tukar pikiran dan mempermudah pinjaman di mana hasil pembicaraannya tidak mengikat,'' klaim Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto.

Apa benar demikian? Kita memang belum tahu pasti. Tapi yang jelas, rencana pembentukan forum komunikasi itu mendapat tanggapan keras dari sejumlah pengamat. ‘’Dalam bahasa diplomasi, forum konsultasi dan komunikasi itu sama saja, tidak ada bedanya. Kalau ini yang terjadi, berarti CGI hanya ganti baju saja,’’ cetus ekonom senior yang juga anggota DPR, Dradjad H Wibowo.

Pendapat senada dilontarkan ekonom Indef Fadhil Hasan. Indef memang kerap mengkritisi kebijakan utang luar negeri pemerintah. ‘’Forum komunikasi sama juga bohong!’’ sergah Fadhil.

Padahal ia berharap bubarnya CGI bisa membuat utang asing Indonesia berkurang, bukannya ada forum baru lagi tetap akhirnya menambah utang.

Bebas Utang?
Dari kacamata anggaran negara, pembubaran CGI dijamin tidak ada pengaruhnya. Utang luar negeri kita tetap tinggi. Dan kita menggunakan uang rakyat untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri.

CGI mau bubar atau terus jalan tetap saja jumlah pembayaran cicilan utang itu lebih besar ketimbang anggaran departemen strategis seperti Depdiknas dan Depkes.

Data dari Depkeu mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia semenjak 1967 sampai 2006 dari International Goverment Group for Indonesia (IGGI) dan CGI mencapai 122 miliar dolar AS! Sedangkan total utang luar negeri yang tengah berjalan mencapai 61,311 miliar dolar AS atau sekitar Rp 551,799 triliun (kurs rata-rata sembilan ribu rupiah per dolar AS)! Ini berarti hampir sepertiga PDB nasional!

Utang kita terhadap ADB masih sebesar 9,009 miliar dolar AS. Kepada Bank Dunia masih 7,424 miliar dolar AS. Dan ke Amerika Serikat sebesar 3,077 miliar dolar AS.

Tapi yang lebih fantastis adalah, bila kita gabungkan seluruh utang ADB, Bank Dunia, dan AS, masih belum bisa mengalahkan utang Jepang. Ke negara matahari terbit ini Indonesia masih berutang 24,358 miliar dolar AS!

Ini belum ditambah tawaran-tawaran baru. ADB tahun lalu telah komitmen menambah utangnya ke Indonesia hingga 3,82 miliar dolar AS selama 2006 – 2009. Pemerintah sendiri terungkap berencana berutang hingga 35 miliar dolar AS dari periode 2006 – 2009. Tapi buru-buru usulan utang itu dinyatakan bisa lebih rendah.

Dari mana kita membayar utang-utang asing ini? Dari uang rakyat (pajak) tentunya. Di APBN 2007 anggaran yang digunakan untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga utang saja telah mencapai Rp 81,494 triliun!

Padahal tak jarang di lapangan utang asing itu dikorup dan masuk ke kantong pejabat kita. Ini belum memasukkan adanya utang yang belum terserap (undisbursed loan) sebesar 10,802 miliar dolar AS. Pemerintah beralasan pencairan utang ini tergantung dari pelaksanaan proyek dan program.

Namun demikian, pemerintah harus sudah membayar biaya komitmen (committment fee) antara 0,25 – 0,35 persen. Ini berarti ada anggaran sebesar 37,807 juta dolar AS yang dibuang tanpa hasil per tahun!

Kartu Kredit
Seorang kawan beranalogi soal penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Kata dia, Indonesia itu seperti orang yang tak konsisten menggunakan kartu kreditnya.

‘’Gampangnya saja, Indonesia itu seperti pemegang kartu kredit. Ia punya penghasilan (pendapatan negara) yang akan dipotong untuk membayar tagihan kartu kreditnya (utang luar negeri),’’ kata sang teman.

Kartu kredit, papar dia, menjadi momok ketika kita tidak bisa mengerem gesekannya di alat magnetis dibanding pertambahan penghasilan kita. Saat penghasilan (pendapatan negara) kita bertambah, demikian pula pengeluaran kartu kredit (penarikan utang luar negeri) kita. Akhirnya beban utang tinggi tetap dipelihara.

‘’Harusnya saat penghasilan bertambah (pendapatan negara), konsumsi kartu kredit (utang luar negeri) dikurangi atau diminimalisir. Paling tidak lebih rendah dari pertambahan penghasilan kita,’’ tandas dia.

Dengan demikian, ada sisa uang yang bisa ditambahkan ke anggaran untuk melunasi kartu kreditnya. Tidak melulu diambil dari penghasilan.

Analogi ini sangat cocok menggambarkan kondisi pengelolaan utang luar negeri yang tidak konsisten. Di saat pendapatan negara meningkat, begitu pula permintaan utang luar negeri bertambah dengan alasan untuk menambal defisit anggaran.

Utang luar negeri tidak menjadi surplus untuk membayar cicilannya sendiri. Malah pemerintah berencana menambal cicilan utang luar negeri itu dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

‘’Sudah saatnya utang luar negeri digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menghasilkan keuntungan. Dari proyek-proyek itu bisa kita membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga tidak membenani APBN,’’ usul Dradjad H Wibowo.

Harapan Indonesia mandiri dari utang luar negerinya boleh jadi masih lama terwujud. Tekanan kreditor asing terus mengintai. Anggaran negara tiap tahunnya terbebani untuk membayar cicilan utang.

Sementara skenario pembayaran cicilan utang itu dinilai terlalu konservatif. Tapi bagaimana pun juga satu langkah maju dengan membubarkan CGI patut didukung. Tentunya pemerintah harus tidak hanya berhenti dengan membubarkan CGI saja.