Banten tidak hanya terkenal sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa Barat, maupun sebagai pusat niaga setelah Malaka dikuasai Portugis pada 1511. Tidak. Sejarah Banten jauh lebih kaya dari itu. Dalam buku Ragam Pusaka Budaya Banten, arkeolog dan sejarawan mencatat Banten sudah ditinggali sejak zaman purba.
Salah satu buktinya adalah ditemukannya artefak berupa alat batu di situs Cigeulis, Pandeglang. Diperkirakan, alat-alat berupa kapak sederhana dari batu itu digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Selain kapak, di masa selanjutnya juga ditemukan beliung persegi. Bentuk yang sama masih digunakan suku asli Papua kini.
Selain itu, juga ditemukan tinggalan semasa masyarakat Banten masih menyembah roh nenek moyang, seperti menhir. Salah satu kompleks menhir di Banten ada di sekitar lereng Gunung Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Situs bernama Sanghyang Heuleut itu berdekatan dengan arca yang dijuluki Sanghyang Dengdek.
Banten juga terpengaruh kebudayaan yang mengambil latar agama Hindu – Buddha. Diduga, pengaruh ini sudah masuk ke Banten sebelum abad ke-5 dengan ditemukannya prasasti Munjul yang berhuruf India kuno (Palawa) dengan bahasa Sansekerta. Isinya ternyata mengatakan daerah Munjul menjadi salah satu daerah kekuasaan Raja purnawarman dari kerajaan Tarumanegara, Bogor.
Sejumlah arca juga turut ditemukan di sekitar Banten. Arca seperti Ganesha, Siva, dan Durga yang sudah tidak utuh lagi. Lalu ada arca sapi atau nandi, yang dikenal sebagai wahana atau kendaraan Wisnu, salah satu dewa dalam agama Hindu.
Yang cukup unik adalah penemuan genta pendeta asal situs Salangsari di lereng Gunung Pulosari. Genta ini terbuat dari perunggu dengan ornament hiasan yang raya. Tak luput juga disebutkan adanya situs Gua Pertapaan Banten Girang
Barulah kemudian budaya bercorak Islam masuk di pesisir Banten dan meninggalkan sejumlah situs megahnya. Selain Surosowan, Kaibon, dan Masjid Raya Bante, sejumlah situs menarik lainnya yang tak jauh dari kompleks Banten Lama adalah Masjid Kasunyatan, Masjid Pecinan, Masjid Kenari, Jembatan Rante (ini seperti Jembatan Kota Intan di daerah Kota Tua, Jakarta), situs Danau Tasikardi, wihara Avalokitecvara dan benteng Speelwijk yang terkenal itu.
Thursday, June 28, 2007
Plesiran ke Banten Lama : Dari Keraton 'Air' sampai Menara 'Naik Turun'
Udara khas pesisir pantai yang panas dan kering langsung menyengat ketika aku baru turun dari angkutan kota di kawasan Banten Lama (Old Bantam – jika kita merujuk pada sumber – sumber tertulis masa lalu), Serang, Jawa Barat, awal bulan lalu. Matahari tengah berada di puncak siang. Cuaca Banten terik.
‘’Belum berubah,’’ kataku dalam hati. Terakhir kali aku ke Banten Lama adalah 10 tahun lalu, bersama rombongan Keluarga Mahasiswa Arkeologi (KAMA) jurusan Arkeologi Universitas Indonesia. Kami mengadakan pelatihan kunjungan situs kala itu. Kali ini, aku berniat keliling Oud Bantam (biasa disebut dalam buku-buku tua bahasa Belanda) kembali.
Di dekat tempat pemberhentian angkot, nampak bekas-bekas kemegahan situs Keraton Kaibon. Keraton ini tadinya tempat tinggal ibunda sultan penguasa Banten. Kaibon malah diambil dari kata ka-ibu-an. Dibangun semasa Sultan Syafiuddin (memerintah sekitar 1809 – 1815).
Gapuranya yang tinggi dan berwarna putih menyembul ditengah-tengah reruntuhan dinding keraton. Salah satu kekhasan gapura di Kaibon adalah bentuknya yang enyerupai sayap bertumpuk-tumpuk. Setelah dihancurkan Belanda pada 1832, Kaibon terasa lenggang siang itu.
Aku ditemani karibku, arkeolog yang bekerja di salah satu instansi pemerintah di Banten, Bayu Aryanto, untuk plesiran di situs Banten Lama. Setelah membayar ongkos angkot delapan ribu rupiah untuk dua orang, kami bergegas memasuki pusat kota Banten Lama yang terletak sekitar lima ratus meter dari pemberhentian tadi. Samar – samar terdengar suara adzan zhuhur berkumandang di sekeliling kami.
Pergi ke Banten Lama berarti menjumpai dua situs terkenalnya, yaitu Keraton Surosowan dan Mesjid Agung Banten beserta menaranya. Keraton Surosowan adalah situs yang pertama kali terlihat ketika memasuki kawasan Banten Lama.
Dindingnya tinggi, lebih dari dua meter dengan lebar sekitar tujuh meter, berwana cokelat. Sangat kontras dengan bangunan rumah penduduk yang masih ada yang terbuat dari gedek dan warung makanan di sekitarnya. Surosowan dikeliling oleh kanal-kanal sungai yang sebagian masih mengalir.
Sebagian besar bangunan di Surosowan dibangun dari bata yang disemen dengan campuran karang, pasir, dan serpihan-serpihan biota laut seperti kerang. Tak jarang di beberapa bagian runtuhan bangunan kita bisa melihat adukan campuran tersebut. Kualitas hasil campurannya boleh diadu dengan cor beton jaman sekarang,karena memang kokoh sekali.
Tapi jika membayangkan Surosowan layaknya keraton di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta dan Solo, maka kita bakal kecele. Surosowan tak ada mirip-miripnya dengan dua keraton itu. Surosowan lebih mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion (sudut benteng yang berbentuk intan) di empat sudut bangunannya.
Total luas bangunan berdenah persegi panjang ini sekitar tiga hektar, bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh. Ia hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi empat yang jumlahnya puluhan.
Diperkirakan, banyak bagian bangunan di dalam keraton terbuat dari kayu. Salah satu bekasnya bisa terlihat dari umpak atau kaki pilar sebagai pondasi meletakkan tiang bangunan. Umpak macam ini tersebar di tengah keraton.
Sejarah mencatat nama Keraton Surosowan muncul pada abad ke – 17. Tapi sebagai bangunan, Surosowan sudah ada jauh sebelum itu. Pembangunannya melalui beberapa tahap dari 1552 - 1570, termasuk melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucaszoon Cardeel.
Pengaruh Cardeel diperkirakan merubah fungsi keraton menjadi lebih ke benteng. Pada awalnya, hanya ada satu lapis tembok keraton. Tapi setelah Cardeel datang, didirikanlah tembok lapis kedua, yang berperan sebagai tembok penahan serangan. Diantara kedua lapis tembok itu diisi dengan tanah yang padat. Kita bisa naik ke atas dinding ini dan bekeliling Surosowan.
Aku dan Bayu memasuki Surosowan dari pintu utara. Keraton yang didirikan Sultan Maulana Hasanuddin (anak dari Syarif Hidayatullah, dedengkot yang mendirikan cikal bakal Jakarta, asal Cirebon) ini memiliki tiga gerbang masuk. Masing-masing terletak di sisi utara, timur, selatan. Namun pintu selatan telah ditutup dengan tembok, entah apa pasal.
Bayu menerangkan, yang unik soal gerbang di Surosowan adalah bentuknya melengkung dengan atap setengah silinder terbuat dari bata kokoh. ‘’Apa uniknya? Perasaan kok biasa-biasa saja,’’ tanyaku pada dia.
Jika kita melihatnya dalam konteks kekinian memang mungkin tak ada yang aneh. Tapi Surosowan adalah bangunan yang didirikan dengan beragam fungsi. Salah satunya adalah benteng. Tujuan didirikan benteng adalah melindungi penghuni yang didalam dari serangan orang di luar.
Kalau prinsip ini diterapkan ke gerbang melengkung Surosowan baru pas. Karena dengan dibuat melengkung, orang luar tidak bisa melihat langsung ke dalam keraton. Pandangannya akan terhalang tembok melengkung itu.
Keraton ‘Air’
‘’Surosowan adalah keraton air,’’ celetuk Bayu sambil tertawa, ketika kami sudah memasuki bagian dalam keraton. Pria berkacamata tebal dengan postur sedang dan jenggot kasar ini menunjuk ke bagian tengah keraton. Disana terlihat sebuah bangunan kolam yang diisi air berwarna hijau, yang didapat dari pengaruh ganggang dan lumut.
Keraton air? Istilah ini menandai banyaknya ruang di dalam keraton yang berhubungan dengan air atau mandi-mandi, alias petirtaan. Salah satu yang terpopuler adalah bekas kolam taman, bernama Bale Kambang Rara Denok, yang ditunjuk Bayu itu.
Kolam Rara Denok berbentuk persegi empat menyerupai setengah lapangan bulutangkis, dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter serta kedalaman kolam 4,5 meter. Kolam ini dibangun dengan menggunakan bata.
Di panas terik itu Aku membayangkan, dulunya para puteri sultan dan dayang-dayangnya dengan hanya lilitan selembar batik di tubuhnya mandi-mandi dengan segar di dalam kolam itu. Mereka saling mencipratkan air. Sementara sang sultan atau pejabat keraton lainnya dengan santai menonton dari atas kolam. Walaah!
Lamunan sekilas itu tiba-tiba buyar, karena datang tiga orang anak kecil, tampaknya penghuni sekitar ke Rara Denok. Tanpa mempedulikan sekitar, mereka langsung membuka pakaian dan byuurr, berenang di kolam yang entah airnya bersih atau tidak itu. Aku dan Bayu tertawa ngakak melihat kepolosan mereka.
Kolam air di Surosowan adalah salah satu bentuk ruangan yang paling mudah dikenali karena arsitekturnya tidak jauh berbeda dengan kolam renang saat ini. Di sisi kolam umumnya terdapat tangga turun. Di dinding kolam juga masih menyisakan lubang-lubang tempat mengalirnya air.
Masalah air di Surosowan memang sengaja dibuat canggih. Bahkan kesultanan Banten sengaja memisahkan air untuk keperluan kerajaan dengan air untuk rakyat jelata. Ada dua sumber air di Surosowan, yaitu sumur dan Danau Tasikardi yang terletak sekitar dua kilometer dari sebelah tenggara Surosowan.
Jangan salah, Tasikardi adalah danau buatan seluas 6,5 hektar dengan pulau ditengahnya. Dasar danaunya bahkan dibuat dari ubin bata. Ia dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf untuk rekreasi dan ibadah. Tasikardi juga berfungsi sebagai penampung air Sungai Cibanten untuk disalurkan dan dibersihkan sebelum masuk ke Surosowan untuk selanjutnya dipakai mandi dan keperluan sehari-hari.
Proses penjernihannya pun canggih. Sebelum masuk ke Surosowan, air yang kotor dan keruh dari Tasikardi disalurkan dan disaring melalui tiga bangunan bernama Pengindelan Putih, Abang, dan Emas. Di tiap pengindelan ini derasnya debit air diproses dengan mengendapkan dan menyaring kotoran.
Air selanjutnya mengalir ke Surosowan lewat serangka ian pipa panjang yang terbuat dari tanah liat dengan diameter 2 – 40 sentimeter. Tebak siapa yang punya ide canggih menyaring air ini? Lagi-lagi Cardeel.
Setelah dijernihkan, maka status air di dalam keraton berbeda dengan status air di luar keraton. Air didalam keraton bisa jadi lebih sakral ketimbang kawannya di luar keraton. Masyarakat Banten Lama terbiasa mengambil air dari sungai atau dengan sumur.
Ini pula yang melatari mengapa hingga kini sejumlah orang rela wudhu dengan air dari sumur atau reruntuhan kolam di dalam keraton. Kami berjumpa dengan salah satu pemuda yang baru saja wudhu dari kolam di dinding selatan keraton. Ia tampak khusyu sambil komat-kamit membaca doa ketika berpapasan dengan kami.
Siang itu, banyak orang bercengkerama di dalam Surosowan. Beberapa keluarga dan muda-mudi menggelar tikar di sisi barat keraton, yang dinaungi beberapa pohon rindang. Mereka terlihat terpekur menikmat sisa kejayaan Surosowan yang pernah dua kali diluluhlantakkan oleh Belanda, yaitu pada 1680 - 1863.
Sayangnya dibeberapa tempat masih terlihat ceceran sampah, apa itu bekas bungkus makanan, botol minuman, atau juga puntung rokok. Sampah terkumpul di sekitar pohon yang ada di sisi barat keraton, terutama di pojok dinding. Tidak adanya tempat sampah didalam keraton membuat orang seenaknya saja mengotori bangunan bersejarah ini.
Puas dan kepanasan berkeliling keraton, dari atas hingga bawah, akhirnya aku dan Bayu keluar. Di parkiran di depan Surosowan, kami melihat banyak mobil berpelat nomor Jakarta dan Serang. Karena hari itu adalah Jumat, dan libur pula, bisa ditebak niatan para wisatawan ke Banten Lama.
Menara ‘Naik Turun’
Tujuan selanjutnya adalah Masjid Agung Banten, yang sudah berdiri ketika Belanda pertama kali nongol di Banten pada 1596. Banyak bangunan di dalam kompleks masjid ini seperti makam sultan-sultan, menara masjid, tiyamah (bangunan dua tingkat dengan arsitektur Eropa. Dulunya digunakan untuk ngumpul-ngumpul membahas masalah keagamaan dan social), kolam wudhu, dan pawestren (bangunan untuk jamaah perempuan), dan istiwa atau jam matahari penunjuk waktu shalat.
Kami tidak sempat berkeliling seluruh tempat karena saat itu sudah masuk waktu shalat Ashar. Jadi kami hanya duduk-duduk sejenak di kaki menara. Suasana masjid yang beratap tumpang lima ini sangat hiruk pikuk.
Di halaman menara, dua keluarga menggelar tikar untuk duduk-duduk dan tidur-tiduran. Beberapa pedagang kakilima yang berjualan es cendol malah masuk di halaman menara. Menyeruput es cendol ditengah terik matahari Banten bisa jadi satu kenikmatan tersendiri. Segar pastinya.
Di kolam wudhu, tepat didekat tangga naik masjid, sejumlah anak kecil malah cuek berenang-renang. Untung sudah tidak ada orang yang wudhu disitu, karena sudah dibuat sarana wudhu sendiri disamping masjid.
Keramaian kompleks masjid sudah terasa di jalan masuknya. Ratusan pedagang membuka lapak sederhana berukuran sekitar 2x2 meter. Mereka menjajakan apa saja, mulai dari perlengkapan shalat, tasbih dengan butiran sebesar telor ayam negeri, Al Quran, kaset rohani, VCD musik, pakaian dewasa dan anak-anak, penganan kecil, salak pondoh, hingga ke cinderamata a la suku asli di Banten, yaitu Baduy.
Satu hal lagi tentang suasana masjid Banten adalah banyaknya pengemis. Mereka berkumpul di pintu masuk kompleks masjid. Terutama di pintu kedua. Tua muda, semua lusuh, tumplek bleg di lorong jalan masuk masjid. Ada yang sudah terlelap tidur dengan mangkok berisi recehan ada yang masih terjaga sambil menengadah dan bergumam pelan, membaca doa atau meminta sedekah.
Selepas Ashar, aku dan Bayu naik ke menara masjid Banten yang tingginya 23 meter dengan bentuk denah segi delapan. Pintu masuk menara dibuat unik dengan mencampur gaya hiasan layaknya candi Hindu – Buddha, yang memiliki hiasan kala dengan stilirisasi. Kami masuk setelah membayar seribu rupiah per orang kepada penjaga di depan pintu.
Tapi sebelum naik, kami diminta menunggu dulu. Si penjaga berteriak ke kawannya yang ada di atas menara. ‘’Naaaiiiikkk!’’. Sang kawan yang ada didalam menara berteriak, ‘’Tuuuruuun,’’. Itu berarti ada orang yang turun, sehingga pengunjung yang naik harus bersabar sebelum orang itu keluar.
Tahulah kami mengapa harus ada teriakan ‘naik – turun’ itu. Sebabnya adalah tangga naik ke puncak menara sangat sempit, lebar anak tangganya kurang 50 cm. Tak mungkin untuk dua orang berpapasan di tengah jalan. Salah satu harus mengalah. Sialnya, badanku yang lumayan subur ini terpaksa harus naik dengan cara menyamping karena tak muat.
Situasi di dalam badan menara temaram. Hanya ada dua bola lampu yang menerangi jalan. Dari cahaya yang minim itu terlihat banyak sekali coretan orang yang tidak bertanggungjawab mengotori dinding menara.
Menara masjid memiliki dua puncak yang bentuknya makin mengecil. Sampai di puncak pertama, ternyata kami masih harus merogoh kocek lagi agar bisa keluar ke teras puncaknya. Dari teras ini terlihat keindahan alam Banten Lama, yang dekat dengan laut.
Aku dan Bayu memutuskan naik lagi ke puncak menara. Di puncak ini pun kami harus merogoh kocek untuk bisa keluar ke terasnya. Melihat betapa komersialnya pengelolaan menara, Bayu mengomel. ‘’Sudah tidak usah bayar!’’ katanya padaku. Ia lalu mendekati si penjaga menara dan menegurnya dengan keras. Kamipun bebas keluar teras.
Tak berapa lama di puncak menara, kami akhirnya turun. Tentunya dengan cara yang sama, yaitu harus bergantian menunggu pengunjung naik dan turun. Senja sudah menggantung di langit Banten. Namun gulungan awan dan langit masih berwarna cerah. Para wisatawan masih mengalir ke masjid ini. Banten tampaknya meninggalkan kesan di hati mereka.
‘’Belum berubah,’’ kataku dalam hati. Terakhir kali aku ke Banten Lama adalah 10 tahun lalu, bersama rombongan Keluarga Mahasiswa Arkeologi (KAMA) jurusan Arkeologi Universitas Indonesia. Kami mengadakan pelatihan kunjungan situs kala itu. Kali ini, aku berniat keliling Oud Bantam (biasa disebut dalam buku-buku tua bahasa Belanda) kembali.
Di dekat tempat pemberhentian angkot, nampak bekas-bekas kemegahan situs Keraton Kaibon. Keraton ini tadinya tempat tinggal ibunda sultan penguasa Banten. Kaibon malah diambil dari kata ka-ibu-an. Dibangun semasa Sultan Syafiuddin (memerintah sekitar 1809 – 1815).
Gapuranya yang tinggi dan berwarna putih menyembul ditengah-tengah reruntuhan dinding keraton. Salah satu kekhasan gapura di Kaibon adalah bentuknya yang enyerupai sayap bertumpuk-tumpuk. Setelah dihancurkan Belanda pada 1832, Kaibon terasa lenggang siang itu.
Aku ditemani karibku, arkeolog yang bekerja di salah satu instansi pemerintah di Banten, Bayu Aryanto, untuk plesiran di situs Banten Lama. Setelah membayar ongkos angkot delapan ribu rupiah untuk dua orang, kami bergegas memasuki pusat kota Banten Lama yang terletak sekitar lima ratus meter dari pemberhentian tadi. Samar – samar terdengar suara adzan zhuhur berkumandang di sekeliling kami.
Pergi ke Banten Lama berarti menjumpai dua situs terkenalnya, yaitu Keraton Surosowan dan Mesjid Agung Banten beserta menaranya. Keraton Surosowan adalah situs yang pertama kali terlihat ketika memasuki kawasan Banten Lama.
Dindingnya tinggi, lebih dari dua meter dengan lebar sekitar tujuh meter, berwana cokelat. Sangat kontras dengan bangunan rumah penduduk yang masih ada yang terbuat dari gedek dan warung makanan di sekitarnya. Surosowan dikeliling oleh kanal-kanal sungai yang sebagian masih mengalir.
Sebagian besar bangunan di Surosowan dibangun dari bata yang disemen dengan campuran karang, pasir, dan serpihan-serpihan biota laut seperti kerang. Tak jarang di beberapa bagian runtuhan bangunan kita bisa melihat adukan campuran tersebut. Kualitas hasil campurannya boleh diadu dengan cor beton jaman sekarang,karena memang kokoh sekali.
Tapi jika membayangkan Surosowan layaknya keraton di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta dan Solo, maka kita bakal kecele. Surosowan tak ada mirip-miripnya dengan dua keraton itu. Surosowan lebih mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion (sudut benteng yang berbentuk intan) di empat sudut bangunannya.
Total luas bangunan berdenah persegi panjang ini sekitar tiga hektar, bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh. Ia hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi empat yang jumlahnya puluhan.
Diperkirakan, banyak bagian bangunan di dalam keraton terbuat dari kayu. Salah satu bekasnya bisa terlihat dari umpak atau kaki pilar sebagai pondasi meletakkan tiang bangunan. Umpak macam ini tersebar di tengah keraton.
Sejarah mencatat nama Keraton Surosowan muncul pada abad ke – 17. Tapi sebagai bangunan, Surosowan sudah ada jauh sebelum itu. Pembangunannya melalui beberapa tahap dari 1552 - 1570, termasuk melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucaszoon Cardeel.
Pengaruh Cardeel diperkirakan merubah fungsi keraton menjadi lebih ke benteng. Pada awalnya, hanya ada satu lapis tembok keraton. Tapi setelah Cardeel datang, didirikanlah tembok lapis kedua, yang berperan sebagai tembok penahan serangan. Diantara kedua lapis tembok itu diisi dengan tanah yang padat. Kita bisa naik ke atas dinding ini dan bekeliling Surosowan.
Aku dan Bayu memasuki Surosowan dari pintu utara. Keraton yang didirikan Sultan Maulana Hasanuddin (anak dari Syarif Hidayatullah, dedengkot yang mendirikan cikal bakal Jakarta, asal Cirebon) ini memiliki tiga gerbang masuk. Masing-masing terletak di sisi utara, timur, selatan. Namun pintu selatan telah ditutup dengan tembok, entah apa pasal.
Bayu menerangkan, yang unik soal gerbang di Surosowan adalah bentuknya melengkung dengan atap setengah silinder terbuat dari bata kokoh. ‘’Apa uniknya? Perasaan kok biasa-biasa saja,’’ tanyaku pada dia.
Jika kita melihatnya dalam konteks kekinian memang mungkin tak ada yang aneh. Tapi Surosowan adalah bangunan yang didirikan dengan beragam fungsi. Salah satunya adalah benteng. Tujuan didirikan benteng adalah melindungi penghuni yang didalam dari serangan orang di luar.
Kalau prinsip ini diterapkan ke gerbang melengkung Surosowan baru pas. Karena dengan dibuat melengkung, orang luar tidak bisa melihat langsung ke dalam keraton. Pandangannya akan terhalang tembok melengkung itu.
Keraton ‘Air’
‘’Surosowan adalah keraton air,’’ celetuk Bayu sambil tertawa, ketika kami sudah memasuki bagian dalam keraton. Pria berkacamata tebal dengan postur sedang dan jenggot kasar ini menunjuk ke bagian tengah keraton. Disana terlihat sebuah bangunan kolam yang diisi air berwarna hijau, yang didapat dari pengaruh ganggang dan lumut.
Keraton air? Istilah ini menandai banyaknya ruang di dalam keraton yang berhubungan dengan air atau mandi-mandi, alias petirtaan. Salah satu yang terpopuler adalah bekas kolam taman, bernama Bale Kambang Rara Denok, yang ditunjuk Bayu itu.
Kolam Rara Denok berbentuk persegi empat menyerupai setengah lapangan bulutangkis, dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter serta kedalaman kolam 4,5 meter. Kolam ini dibangun dengan menggunakan bata.
Di panas terik itu Aku membayangkan, dulunya para puteri sultan dan dayang-dayangnya dengan hanya lilitan selembar batik di tubuhnya mandi-mandi dengan segar di dalam kolam itu. Mereka saling mencipratkan air. Sementara sang sultan atau pejabat keraton lainnya dengan santai menonton dari atas kolam. Walaah!
Lamunan sekilas itu tiba-tiba buyar, karena datang tiga orang anak kecil, tampaknya penghuni sekitar ke Rara Denok. Tanpa mempedulikan sekitar, mereka langsung membuka pakaian dan byuurr, berenang di kolam yang entah airnya bersih atau tidak itu. Aku dan Bayu tertawa ngakak melihat kepolosan mereka.
Kolam air di Surosowan adalah salah satu bentuk ruangan yang paling mudah dikenali karena arsitekturnya tidak jauh berbeda dengan kolam renang saat ini. Di sisi kolam umumnya terdapat tangga turun. Di dinding kolam juga masih menyisakan lubang-lubang tempat mengalirnya air.
Masalah air di Surosowan memang sengaja dibuat canggih. Bahkan kesultanan Banten sengaja memisahkan air untuk keperluan kerajaan dengan air untuk rakyat jelata. Ada dua sumber air di Surosowan, yaitu sumur dan Danau Tasikardi yang terletak sekitar dua kilometer dari sebelah tenggara Surosowan.
Jangan salah, Tasikardi adalah danau buatan seluas 6,5 hektar dengan pulau ditengahnya. Dasar danaunya bahkan dibuat dari ubin bata. Ia dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf untuk rekreasi dan ibadah. Tasikardi juga berfungsi sebagai penampung air Sungai Cibanten untuk disalurkan dan dibersihkan sebelum masuk ke Surosowan untuk selanjutnya dipakai mandi dan keperluan sehari-hari.
Proses penjernihannya pun canggih. Sebelum masuk ke Surosowan, air yang kotor dan keruh dari Tasikardi disalurkan dan disaring melalui tiga bangunan bernama Pengindelan Putih, Abang, dan Emas. Di tiap pengindelan ini derasnya debit air diproses dengan mengendapkan dan menyaring kotoran.
Air selanjutnya mengalir ke Surosowan lewat serangka ian pipa panjang yang terbuat dari tanah liat dengan diameter 2 – 40 sentimeter. Tebak siapa yang punya ide canggih menyaring air ini? Lagi-lagi Cardeel.
Setelah dijernihkan, maka status air di dalam keraton berbeda dengan status air di luar keraton. Air didalam keraton bisa jadi lebih sakral ketimbang kawannya di luar keraton. Masyarakat Banten Lama terbiasa mengambil air dari sungai atau dengan sumur.
Ini pula yang melatari mengapa hingga kini sejumlah orang rela wudhu dengan air dari sumur atau reruntuhan kolam di dalam keraton. Kami berjumpa dengan salah satu pemuda yang baru saja wudhu dari kolam di dinding selatan keraton. Ia tampak khusyu sambil komat-kamit membaca doa ketika berpapasan dengan kami.
Siang itu, banyak orang bercengkerama di dalam Surosowan. Beberapa keluarga dan muda-mudi menggelar tikar di sisi barat keraton, yang dinaungi beberapa pohon rindang. Mereka terlihat terpekur menikmat sisa kejayaan Surosowan yang pernah dua kali diluluhlantakkan oleh Belanda, yaitu pada 1680 - 1863.
Sayangnya dibeberapa tempat masih terlihat ceceran sampah, apa itu bekas bungkus makanan, botol minuman, atau juga puntung rokok. Sampah terkumpul di sekitar pohon yang ada di sisi barat keraton, terutama di pojok dinding. Tidak adanya tempat sampah didalam keraton membuat orang seenaknya saja mengotori bangunan bersejarah ini.
Puas dan kepanasan berkeliling keraton, dari atas hingga bawah, akhirnya aku dan Bayu keluar. Di parkiran di depan Surosowan, kami melihat banyak mobil berpelat nomor Jakarta dan Serang. Karena hari itu adalah Jumat, dan libur pula, bisa ditebak niatan para wisatawan ke Banten Lama.
Menara ‘Naik Turun’
Tujuan selanjutnya adalah Masjid Agung Banten, yang sudah berdiri ketika Belanda pertama kali nongol di Banten pada 1596. Banyak bangunan di dalam kompleks masjid ini seperti makam sultan-sultan, menara masjid, tiyamah (bangunan dua tingkat dengan arsitektur Eropa. Dulunya digunakan untuk ngumpul-ngumpul membahas masalah keagamaan dan social), kolam wudhu, dan pawestren (bangunan untuk jamaah perempuan), dan istiwa atau jam matahari penunjuk waktu shalat.
Kami tidak sempat berkeliling seluruh tempat karena saat itu sudah masuk waktu shalat Ashar. Jadi kami hanya duduk-duduk sejenak di kaki menara. Suasana masjid yang beratap tumpang lima ini sangat hiruk pikuk.
Di halaman menara, dua keluarga menggelar tikar untuk duduk-duduk dan tidur-tiduran. Beberapa pedagang kakilima yang berjualan es cendol malah masuk di halaman menara. Menyeruput es cendol ditengah terik matahari Banten bisa jadi satu kenikmatan tersendiri. Segar pastinya.
Di kolam wudhu, tepat didekat tangga naik masjid, sejumlah anak kecil malah cuek berenang-renang. Untung sudah tidak ada orang yang wudhu disitu, karena sudah dibuat sarana wudhu sendiri disamping masjid.
Keramaian kompleks masjid sudah terasa di jalan masuknya. Ratusan pedagang membuka lapak sederhana berukuran sekitar 2x2 meter. Mereka menjajakan apa saja, mulai dari perlengkapan shalat, tasbih dengan butiran sebesar telor ayam negeri, Al Quran, kaset rohani, VCD musik, pakaian dewasa dan anak-anak, penganan kecil, salak pondoh, hingga ke cinderamata a la suku asli di Banten, yaitu Baduy.
Satu hal lagi tentang suasana masjid Banten adalah banyaknya pengemis. Mereka berkumpul di pintu masuk kompleks masjid. Terutama di pintu kedua. Tua muda, semua lusuh, tumplek bleg di lorong jalan masuk masjid. Ada yang sudah terlelap tidur dengan mangkok berisi recehan ada yang masih terjaga sambil menengadah dan bergumam pelan, membaca doa atau meminta sedekah.
Selepas Ashar, aku dan Bayu naik ke menara masjid Banten yang tingginya 23 meter dengan bentuk denah segi delapan. Pintu masuk menara dibuat unik dengan mencampur gaya hiasan layaknya candi Hindu – Buddha, yang memiliki hiasan kala dengan stilirisasi. Kami masuk setelah membayar seribu rupiah per orang kepada penjaga di depan pintu.
Tapi sebelum naik, kami diminta menunggu dulu. Si penjaga berteriak ke kawannya yang ada di atas menara. ‘’Naaaiiiikkk!’’. Sang kawan yang ada didalam menara berteriak, ‘’Tuuuruuun,’’. Itu berarti ada orang yang turun, sehingga pengunjung yang naik harus bersabar sebelum orang itu keluar.
Tahulah kami mengapa harus ada teriakan ‘naik – turun’ itu. Sebabnya adalah tangga naik ke puncak menara sangat sempit, lebar anak tangganya kurang 50 cm. Tak mungkin untuk dua orang berpapasan di tengah jalan. Salah satu harus mengalah. Sialnya, badanku yang lumayan subur ini terpaksa harus naik dengan cara menyamping karena tak muat.
Situasi di dalam badan menara temaram. Hanya ada dua bola lampu yang menerangi jalan. Dari cahaya yang minim itu terlihat banyak sekali coretan orang yang tidak bertanggungjawab mengotori dinding menara.
Menara masjid memiliki dua puncak yang bentuknya makin mengecil. Sampai di puncak pertama, ternyata kami masih harus merogoh kocek lagi agar bisa keluar ke teras puncaknya. Dari teras ini terlihat keindahan alam Banten Lama, yang dekat dengan laut.
Aku dan Bayu memutuskan naik lagi ke puncak menara. Di puncak ini pun kami harus merogoh kocek untuk bisa keluar ke terasnya. Melihat betapa komersialnya pengelolaan menara, Bayu mengomel. ‘’Sudah tidak usah bayar!’’ katanya padaku. Ia lalu mendekati si penjaga menara dan menegurnya dengan keras. Kamipun bebas keluar teras.
Tak berapa lama di puncak menara, kami akhirnya turun. Tentunya dengan cara yang sama, yaitu harus bergantian menunggu pengunjung naik dan turun. Senja sudah menggantung di langit Banten. Namun gulungan awan dan langit masih berwarna cerah. Para wisatawan masih mengalir ke masjid ini. Banten tampaknya meninggalkan kesan di hati mereka.
Tuesday, June 19, 2007
Harap – Harap Sabar Paket Baru
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Paket Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM baru saja diluncurkan. Sebanyak 141 tindakan harus diselesaikan dalam jangka waktu setahun.
Inpres ini meliputi 41 tindakan sektor iklim investasi, 43 tindakan sektor keuangan, 28 tindakan sektor pembangunan infrastruktur, dan 29 tindakan pemberdayaan UMKM. Yang terlibat ada 19 kementerian/lembaga (K/L).
Depkeu adalah kementerian terbanyak yang harus menyelesaikan tindakan itu. Instansi yang digawangi Sri Mulyani ini punya gawe menuntaskan 60 tindakan. Jauh di atas rata-rata K/L lain seperti Depdag yang hanya 12 tindakan, bahkan Depperin yang hanya dua tindakan, Dephub 10 tindakan, dan Kantor Menko Perekonomian, yang digawangi Boediono, 14 tindakan.
Tantangan penyelesaian dan penerapan kebijakan di paket kali ini lebih besar dari paket-paket yang telah diterbitkan pemerintah, seperti Paket Perbaikan Iklim Investasi, Paket Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Paket Reformasi Sektor Keuangan.
Oleh sebab ia lebih banyak,maka sangat menarik untuk dicermati bagaimana tim ekonomi yang dipimpin Boediono bergegas menyelesaikan paket baru ini. Mengingat ketiga paket sebelumnya tidak ada yang benar-benar tuntas 100 persen penyelesaian kebijakannya. Ini belum diukur dengan keluaran kebijakan itu apakah sudah dirasa maksimal oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Berkaca dari pengalaman itu, secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya implementasi dan efektifitas pemantauan dari kebijakan yang diterbitkan. Secara khusus, SBY meminta Boediono memantau pelaksanaan paket di lapangan dengan lebih efektif.
Boediono diminta membentuk tim pemantau pelaksanaan paket yang terdiri atas tim eksternal dan tim pemerintah. Kedua tim ini tugasnya mengevaluasi, mengadakan dialog, dan mensurvei implementasi paket. Tak lupa, kepala daerah tempat kebijakan paket bakal berdampak harus ikut ambil bagian dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan.
Idealnya, dengan pemerintahan yang sudah berjalan separuh masa, tentu sosialisasi dan koordinasi penerapan paket bukan jadi masalah. Tapi di lapangan, dua hal ini tetap jadi barang langka. Dalam satu kesempatan beberapa bulan lalu, tim independen pemantau kebijakan paket-paket yang sudah diterbitkan mengeluhkan hal ini.
Kata mereka, salah satu kendala terbesar penerapan paket di lapangan adalah menyebarkan isi kebijakan paket hingga ke level teknis di birokrat bawah. Masalah klise, memang. Tapi tanpa sosialisasi paket kebijakan yang menyeluruh, mustahil suatu kebijakan dapat dikoordinasikan dengan tepat. Bila suatu kebijakan tidak terkoordinasi, jangan harap hasilnya rapi. Yang terjadi adalah justru tambal sulam kebijakan.
Inilah yang diakui Menko Perekonomian, Boediono, ketika ia menyebutkan betapa birokrasi bisa jadi penghambat penerapan kebijakan. ‘’Ada beberapa surat keterangan (SK) menteri yang tidak nyampe di daerah. Beberapa bulan kemudian ditanya, tidak tahu orang daerah,’’ keluh Boediono.
Di samping itu, simpul birokrasi yang masih berlaku ketat. Tak jarang ada ego antar K/L dalam melakukan kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat penentu kebijakan. Sehingga, kebijakan yang baik di tingkat atas justru mentok di level bawah.
‘’Birokrasi masih bersifat business as usuall,’’ kalau kata ekonom UGM, Revrisond Baswir. Sedangkan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Dradjad H Wibowo, melihat memang ada yang tertinggal dalam paket kebijakan pemerintah, yaitu reformasi birokrasi. ‘’Paket tidak disertai perombakan birokrasi,’’ cetus politisi FPAN ini.
Buktinya, dari total 141 tindakan yang dikeluarkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) hanya mendapat jatah satu tindakan. Itupun tidak terkait dengan reformasi birokrasi secara keseluruhan, melainkan program percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi 25 hari, dari yang tadinya 97 hari.
Akhirnya, ‘’Paket berhenti di tingkat konsep menteri,’’ katanya. Mestinya, lanjut dia, pemerintah memiliki sistem sanksi dan penghargaan yang jelas, terutama bagi birokrat yang menjalankan kebijakan paket. ‘’Sekarang, apa sanksinya kalau birokrat tidak menjalankan kebijakan itu? Tidak seperti sistem di McDonalds, ketika kita memesan makanan tapi disajikan melebihi batas waktu tertentu ada sanksi berupa tambahan makanan,’’.
Sosialisasi ke investor asing juga mendesak dilakukan. Dalam berkali-kali lawatannya ke luar negeri, baik Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi, serta para menteri lainnya kerap mendapat pertanyaan bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia.
Para investor asing mengaku mereka hanya bisa melihat dari televisi bahwa situasi ekonomi Indonesia masih penuh gonjang-ganjing. Demonstrasi berujung kerusuhan di sejumlah titik investasi asing kerap terjadi. Belum berita-berita yang bernada memojokkan, baik dari pers lokal maupun asing.
Kepala Ekonom BNI, A Toni Prasetiantono, memandang, setelah menelurkan paket kebijakan ini, pemerintah harus memiliki tim komunikasi yang efektif yang bisa merangkul investor asing. Terlebih antara paket – penerapan – dampak ke masyarakat memiliki jeda waktu. ‘’Diperkirakan paket ini baru bisa memiliki dampak tahun depan ke ekonomi kita,’’ cetus dia.
Jeda waktu ini juga dikeluhkan Dana Moneter Internasional. Juru bicara IMF untuk Indonesia, Stephen Schwartz, menilai, masalah klasik di pemerintahan adalah lamanya implementasi kebijakan. Tak jarang, target penerapan kebijakan itu molor.
‘’Pelaku pasar dan dunia bisnis akan menunggu implementasi paket ini. Karena dari yang sebelum-sebelumnya pemerintah dikenal banyak memiliki rencana tapi penerapannya lebih lama. Untuk paket ini efektif, pemerintah harus kerja keras,’’ ungkap Schwartz.
Permasalahan paket kebijakan tidak hanya dari sisi sosialisasi dan penerapannya di lapangan. Isi paket juga patut dikritisi. Salah satu yang menonjol adalah judul paket yaitu ‘pengembangan sektor riil’ namun tindakan terbanyak justru ada di sektor keuangan.
Sejumlah kementerian yang terkait erat dengan sektor riil hanya mengerjakan tindakan tidak sampai 15 kebijakan. Depdag, contoh pertama, hanya mengerjakan 12 tindakan yang terdiri atas enam kebijakan iklim investasi, dan enam kebijakan pemberdayaan UMKM. Depperin, lebih parah lagi. Kementerian dibawah Fahmi Idris ini cuma kebagian mengerjakan dua kebijakan, masing-masing di sektor klim investasi dan UMKM.
Contoh lainnya masih bisa disebutkan BKPM yang dapat jatah empat kebijakan iklim investasi. Yang lebih ironis tentunya Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Departemen yang dipimpin Suryadharma Ali ini hanya mengerjakan enam kebijakan pengembangan UKM. Terakhir, Menteri Perumahan Rakyat, yang diberi tugas menuntaskan dua kebijakan pembangunan infrastruktur.
Sebaliknya, Depkeu mengerjakan hampir separuh paket (60 kebijakan). Tak heran ketika diberi kesempatan berbicara kedua kali dalam jumpa pers peluncuran paket, kalimat pertama yang keluar dari bibir Sri Mulyani adalah, ‘’Duh teler saya!’’.
Depkeu mengerjakan 21 kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi, 29 kebijakan di sektor keuangan, tiga kebijakan di pembangunan infrastruktur, dan tujuh kebijakan pengembangan UKM.
Komposisi macam ini dinilai aneh bagi sebagian ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB). Terlepas dari isi kebijakannya, bermanfaat apa tidak, komposisi yang cenderung berat sebelah itu kata mereka memperlihatkan justru keberpihakan pemerintah tidak ke sektor riil.
‘’Sektor pertanian justru tidak ikut dalam paket, ini membingungkan. Dalam isi tindakan paket juga tidak tercantum pengembangan infrastruktur pertanian, dan sekarang UKM sangat besar di sektor pertanian,’’ kata Revrisond Baswir tak habis pikir.
Pemerintah bukannya tidak sadar akan hal ini. Di awal-awal penjelasan Boediono saat meluncurkan paket, sudah terucap bahwa paket ini tidak mencantumkan sejumlah kebijakan penting seperti pembangkit listrik tenaga uap 10 ribu megawatt dan kebijakan riil seperti produksi beras maupun minyak goreng.
‘’Itu mempunyai langkah aksi tersendiri tapi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kita,’’ kelit Boediono. Jawaban seperti ini tentu mengecewakan bagi sebagian pihak. ‘’Itu menandakan bahwa sebetulnya pemerintah mengerti masalah ekonomi saat ini atau tidak?’’ keluh Soni, sapaan Revrisond.
Ia menilai, seharusnya pemerintah bisa menerbitkan satu paket lagi yang khusus membahas masalah pertanian. Dari hulu hingga hilir. Dari masalah fundamental hingga ke problem riil dilapangan seperti meroketnya harga beras, pembibitan, hingga lonjakan harga minyak goreng.
Dengan komposisi seperti itu, sebenarnya yang ingin dicapai dengan penerbitan paket ini? Dalam penjelasan paket, hanya dua tujuan, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Diharapkan, penerapan paket bisa memacu laju ekonomi riil yang hingga kini masih terseok-seok dan ditopang oleh konsumsi ketimbang investasi riil. Tingkat pengangguran terbuka diklaim bisa turun pada level delapan sampai sembilan persen tahun depan, dari yang tahun ini sebesar 9,76 persen atau 10,5 juta penganggur. Sementara tingkat kemiskinan ingin dikikis dari 17,75 persen tahun lalu menjadi 15 – 16,8 persen tahun depan.
Bisakah? Tidak ada jawaban yang pasti memang. Tapi Dradjad H Wibowo menilai ada empat kelemahan mendasar di paket ini, terkait tujuan yang dicapai. Pertama adalah konsep paket yang tidak langsung fokus ke pengangguran dan kemiskinan.
Hal ini tercermin dari tidak terlihat adanya kebijakan yang melindungi industri rumah tangga dan padat karya, termasuk pelaku pasar tradisional. Yang terlihat justru keberpihakan pemerintah terjadap industri padat modal dengan memberikan sejumlah insentif (yang memang sejak lama sudah diminta).
Kedua, paket ini tidak disertai kebijakan perombakan birokrasi . Ketiga, paket juga tidak disertai dengan skema investasi yang memadai. Dradjad memberi contoh dari salah satu tindakan yang akan dilakukan, yaitu mempercepat arus ekspor dengan memperluas areal Pelabuhan Tanjung Priok.
Di dalam paket justru tidak diatur dari mana investasi perluasan lahan itu Terakhir, dan termasuk yang paling penting, adalah dalam paket tidak ditunjang dengan anggaran yang tidak jelas di APBN, atau non APBN. ‘’Pernyataan kebijakan pemerintah seringkali tidak nyambung dengan anggarannya,’’ cetus Dradjad.
Walaupun penuh kekurangan, TIB mengakui bahwa menjamurnya paket-paket sejak tim ekonomi dipimpin Boediono, ada baiknya. Kebijakan yang ada didalam paket, yang dianggap TIB hanya program departemen biasa tanpa terobosan, tetap bisa menjadi pedoman dan instrumen.
Yang disayangkan adalah, pemerintah tidak dengan tegas dan nyata membuat paket kebijakan tepat sasaran. ‘’Paket – paket tersebut sangat jauh dari cukup untuk dikatakan sebagai sebuah paket kebijakan! Sama sekali tidak menjawab masalah dan hambatan sektor riil seperti infrastruktur, pasokan energi, bahan baku, kredit bank, pendanaan UKM, dan lainnya,’’ tandas ekonom TIB Hendry Saparini.
TIB lalu membandingkan isi paket yang dinilai hanya kegiatan rutin birokrasi ini dengan sejumlah paket tegas dan tepat sasaran. Paket itu adalah Paket Deregulasi Finansial Oktober 1988 yang memperbolehkan membuka bank dengan syarat minimal Rp 10 miliar, atau Paket Januari 1987 yang mengatur penetapan tarif impor.
Direktur Indef, Fadhil Hasan, menambahkan, pemerintah bahkan tidak menegaskan apa-apa saja kebijakan prioritas mereka dalam paket kali ini. ''Paketnya tidak fokus, terlalu luas, dan tidak menyentuh masalah penting,'' nilai Fadhil.
Menko Perekonomian, Boediono, menerima kritikan berbagai pihak terkait paket kebijakan terlawas yang diterbitkan pemerintah. Namun ia meminta berbagai pihak, dan pemerintah, untuk sabar, sebab dampak dari paket itu jangka panjang.
''Kritik itu saya pikir bagus, karena ini iklim demokrasi, jadi ini bagus. Tapi kita akan perbaiki dari sisi yang memang perlu diperbaiki,'' kata Boediono.
Ia menilai, dalam menjalankan kebijakan ekonominya pemerintah harus konsisten. Termasuk meletakkan dasar ekonomi dengan menerbitkan sejumlah paket kebijakan yang dampaknya memang tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
''Dampaknya ini sangat panjang terkait dengan landasan-landasan seperti perbaikan perizinan dan ini sekaligus tidak akan menarik berbondong-bondong investor ke Indonesia pekan berikutnya. Harus sabar nih,'' katanya lagi.
Inpres ini meliputi 41 tindakan sektor iklim investasi, 43 tindakan sektor keuangan, 28 tindakan sektor pembangunan infrastruktur, dan 29 tindakan pemberdayaan UMKM. Yang terlibat ada 19 kementerian/lembaga (K/L).
Depkeu adalah kementerian terbanyak yang harus menyelesaikan tindakan itu. Instansi yang digawangi Sri Mulyani ini punya gawe menuntaskan 60 tindakan. Jauh di atas rata-rata K/L lain seperti Depdag yang hanya 12 tindakan, bahkan Depperin yang hanya dua tindakan, Dephub 10 tindakan, dan Kantor Menko Perekonomian, yang digawangi Boediono, 14 tindakan.
Tantangan penyelesaian dan penerapan kebijakan di paket kali ini lebih besar dari paket-paket yang telah diterbitkan pemerintah, seperti Paket Perbaikan Iklim Investasi, Paket Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Paket Reformasi Sektor Keuangan.
Oleh sebab ia lebih banyak,maka sangat menarik untuk dicermati bagaimana tim ekonomi yang dipimpin Boediono bergegas menyelesaikan paket baru ini. Mengingat ketiga paket sebelumnya tidak ada yang benar-benar tuntas 100 persen penyelesaian kebijakannya. Ini belum diukur dengan keluaran kebijakan itu apakah sudah dirasa maksimal oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Berkaca dari pengalaman itu, secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya implementasi dan efektifitas pemantauan dari kebijakan yang diterbitkan. Secara khusus, SBY meminta Boediono memantau pelaksanaan paket di lapangan dengan lebih efektif.
Boediono diminta membentuk tim pemantau pelaksanaan paket yang terdiri atas tim eksternal dan tim pemerintah. Kedua tim ini tugasnya mengevaluasi, mengadakan dialog, dan mensurvei implementasi paket. Tak lupa, kepala daerah tempat kebijakan paket bakal berdampak harus ikut ambil bagian dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan.
Idealnya, dengan pemerintahan yang sudah berjalan separuh masa, tentu sosialisasi dan koordinasi penerapan paket bukan jadi masalah. Tapi di lapangan, dua hal ini tetap jadi barang langka. Dalam satu kesempatan beberapa bulan lalu, tim independen pemantau kebijakan paket-paket yang sudah diterbitkan mengeluhkan hal ini.
Kata mereka, salah satu kendala terbesar penerapan paket di lapangan adalah menyebarkan isi kebijakan paket hingga ke level teknis di birokrat bawah. Masalah klise, memang. Tapi tanpa sosialisasi paket kebijakan yang menyeluruh, mustahil suatu kebijakan dapat dikoordinasikan dengan tepat. Bila suatu kebijakan tidak terkoordinasi, jangan harap hasilnya rapi. Yang terjadi adalah justru tambal sulam kebijakan.
Inilah yang diakui Menko Perekonomian, Boediono, ketika ia menyebutkan betapa birokrasi bisa jadi penghambat penerapan kebijakan. ‘’Ada beberapa surat keterangan (SK) menteri yang tidak nyampe di daerah. Beberapa bulan kemudian ditanya, tidak tahu orang daerah,’’ keluh Boediono.
Di samping itu, simpul birokrasi yang masih berlaku ketat. Tak jarang ada ego antar K/L dalam melakukan kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat penentu kebijakan. Sehingga, kebijakan yang baik di tingkat atas justru mentok di level bawah.
‘’Birokrasi masih bersifat business as usuall,’’ kalau kata ekonom UGM, Revrisond Baswir. Sedangkan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Dradjad H Wibowo, melihat memang ada yang tertinggal dalam paket kebijakan pemerintah, yaitu reformasi birokrasi. ‘’Paket tidak disertai perombakan birokrasi,’’ cetus politisi FPAN ini.
Buktinya, dari total 141 tindakan yang dikeluarkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) hanya mendapat jatah satu tindakan. Itupun tidak terkait dengan reformasi birokrasi secara keseluruhan, melainkan program percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi 25 hari, dari yang tadinya 97 hari.
Akhirnya, ‘’Paket berhenti di tingkat konsep menteri,’’ katanya. Mestinya, lanjut dia, pemerintah memiliki sistem sanksi dan penghargaan yang jelas, terutama bagi birokrat yang menjalankan kebijakan paket. ‘’Sekarang, apa sanksinya kalau birokrat tidak menjalankan kebijakan itu? Tidak seperti sistem di McDonalds, ketika kita memesan makanan tapi disajikan melebihi batas waktu tertentu ada sanksi berupa tambahan makanan,’’.
Sosialisasi ke investor asing juga mendesak dilakukan. Dalam berkali-kali lawatannya ke luar negeri, baik Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi, serta para menteri lainnya kerap mendapat pertanyaan bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia.
Para investor asing mengaku mereka hanya bisa melihat dari televisi bahwa situasi ekonomi Indonesia masih penuh gonjang-ganjing. Demonstrasi berujung kerusuhan di sejumlah titik investasi asing kerap terjadi. Belum berita-berita yang bernada memojokkan, baik dari pers lokal maupun asing.
Kepala Ekonom BNI, A Toni Prasetiantono, memandang, setelah menelurkan paket kebijakan ini, pemerintah harus memiliki tim komunikasi yang efektif yang bisa merangkul investor asing. Terlebih antara paket – penerapan – dampak ke masyarakat memiliki jeda waktu. ‘’Diperkirakan paket ini baru bisa memiliki dampak tahun depan ke ekonomi kita,’’ cetus dia.
Jeda waktu ini juga dikeluhkan Dana Moneter Internasional. Juru bicara IMF untuk Indonesia, Stephen Schwartz, menilai, masalah klasik di pemerintahan adalah lamanya implementasi kebijakan. Tak jarang, target penerapan kebijakan itu molor.
‘’Pelaku pasar dan dunia bisnis akan menunggu implementasi paket ini. Karena dari yang sebelum-sebelumnya pemerintah dikenal banyak memiliki rencana tapi penerapannya lebih lama. Untuk paket ini efektif, pemerintah harus kerja keras,’’ ungkap Schwartz.
Permasalahan paket kebijakan tidak hanya dari sisi sosialisasi dan penerapannya di lapangan. Isi paket juga patut dikritisi. Salah satu yang menonjol adalah judul paket yaitu ‘pengembangan sektor riil’ namun tindakan terbanyak justru ada di sektor keuangan.
Sejumlah kementerian yang terkait erat dengan sektor riil hanya mengerjakan tindakan tidak sampai 15 kebijakan. Depdag, contoh pertama, hanya mengerjakan 12 tindakan yang terdiri atas enam kebijakan iklim investasi, dan enam kebijakan pemberdayaan UMKM. Depperin, lebih parah lagi. Kementerian dibawah Fahmi Idris ini cuma kebagian mengerjakan dua kebijakan, masing-masing di sektor klim investasi dan UMKM.
Contoh lainnya masih bisa disebutkan BKPM yang dapat jatah empat kebijakan iklim investasi. Yang lebih ironis tentunya Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Departemen yang dipimpin Suryadharma Ali ini hanya mengerjakan enam kebijakan pengembangan UKM. Terakhir, Menteri Perumahan Rakyat, yang diberi tugas menuntaskan dua kebijakan pembangunan infrastruktur.
Sebaliknya, Depkeu mengerjakan hampir separuh paket (60 kebijakan). Tak heran ketika diberi kesempatan berbicara kedua kali dalam jumpa pers peluncuran paket, kalimat pertama yang keluar dari bibir Sri Mulyani adalah, ‘’Duh teler saya!’’.
Depkeu mengerjakan 21 kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi, 29 kebijakan di sektor keuangan, tiga kebijakan di pembangunan infrastruktur, dan tujuh kebijakan pengembangan UKM.
Komposisi macam ini dinilai aneh bagi sebagian ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB). Terlepas dari isi kebijakannya, bermanfaat apa tidak, komposisi yang cenderung berat sebelah itu kata mereka memperlihatkan justru keberpihakan pemerintah tidak ke sektor riil.
‘’Sektor pertanian justru tidak ikut dalam paket, ini membingungkan. Dalam isi tindakan paket juga tidak tercantum pengembangan infrastruktur pertanian, dan sekarang UKM sangat besar di sektor pertanian,’’ kata Revrisond Baswir tak habis pikir.
Pemerintah bukannya tidak sadar akan hal ini. Di awal-awal penjelasan Boediono saat meluncurkan paket, sudah terucap bahwa paket ini tidak mencantumkan sejumlah kebijakan penting seperti pembangkit listrik tenaga uap 10 ribu megawatt dan kebijakan riil seperti produksi beras maupun minyak goreng.
‘’Itu mempunyai langkah aksi tersendiri tapi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kita,’’ kelit Boediono. Jawaban seperti ini tentu mengecewakan bagi sebagian pihak. ‘’Itu menandakan bahwa sebetulnya pemerintah mengerti masalah ekonomi saat ini atau tidak?’’ keluh Soni, sapaan Revrisond.
Ia menilai, seharusnya pemerintah bisa menerbitkan satu paket lagi yang khusus membahas masalah pertanian. Dari hulu hingga hilir. Dari masalah fundamental hingga ke problem riil dilapangan seperti meroketnya harga beras, pembibitan, hingga lonjakan harga minyak goreng.
Dengan komposisi seperti itu, sebenarnya yang ingin dicapai dengan penerbitan paket ini? Dalam penjelasan paket, hanya dua tujuan, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Diharapkan, penerapan paket bisa memacu laju ekonomi riil yang hingga kini masih terseok-seok dan ditopang oleh konsumsi ketimbang investasi riil. Tingkat pengangguran terbuka diklaim bisa turun pada level delapan sampai sembilan persen tahun depan, dari yang tahun ini sebesar 9,76 persen atau 10,5 juta penganggur. Sementara tingkat kemiskinan ingin dikikis dari 17,75 persen tahun lalu menjadi 15 – 16,8 persen tahun depan.
Bisakah? Tidak ada jawaban yang pasti memang. Tapi Dradjad H Wibowo menilai ada empat kelemahan mendasar di paket ini, terkait tujuan yang dicapai. Pertama adalah konsep paket yang tidak langsung fokus ke pengangguran dan kemiskinan.
Hal ini tercermin dari tidak terlihat adanya kebijakan yang melindungi industri rumah tangga dan padat karya, termasuk pelaku pasar tradisional. Yang terlihat justru keberpihakan pemerintah terjadap industri padat modal dengan memberikan sejumlah insentif (yang memang sejak lama sudah diminta).
Kedua, paket ini tidak disertai kebijakan perombakan birokrasi . Ketiga, paket juga tidak disertai dengan skema investasi yang memadai. Dradjad memberi contoh dari salah satu tindakan yang akan dilakukan, yaitu mempercepat arus ekspor dengan memperluas areal Pelabuhan Tanjung Priok.
Di dalam paket justru tidak diatur dari mana investasi perluasan lahan itu Terakhir, dan termasuk yang paling penting, adalah dalam paket tidak ditunjang dengan anggaran yang tidak jelas di APBN, atau non APBN. ‘’Pernyataan kebijakan pemerintah seringkali tidak nyambung dengan anggarannya,’’ cetus Dradjad.
Walaupun penuh kekurangan, TIB mengakui bahwa menjamurnya paket-paket sejak tim ekonomi dipimpin Boediono, ada baiknya. Kebijakan yang ada didalam paket, yang dianggap TIB hanya program departemen biasa tanpa terobosan, tetap bisa menjadi pedoman dan instrumen.
Yang disayangkan adalah, pemerintah tidak dengan tegas dan nyata membuat paket kebijakan tepat sasaran. ‘’Paket – paket tersebut sangat jauh dari cukup untuk dikatakan sebagai sebuah paket kebijakan! Sama sekali tidak menjawab masalah dan hambatan sektor riil seperti infrastruktur, pasokan energi, bahan baku, kredit bank, pendanaan UKM, dan lainnya,’’ tandas ekonom TIB Hendry Saparini.
TIB lalu membandingkan isi paket yang dinilai hanya kegiatan rutin birokrasi ini dengan sejumlah paket tegas dan tepat sasaran. Paket itu adalah Paket Deregulasi Finansial Oktober 1988 yang memperbolehkan membuka bank dengan syarat minimal Rp 10 miliar, atau Paket Januari 1987 yang mengatur penetapan tarif impor.
Direktur Indef, Fadhil Hasan, menambahkan, pemerintah bahkan tidak menegaskan apa-apa saja kebijakan prioritas mereka dalam paket kali ini. ''Paketnya tidak fokus, terlalu luas, dan tidak menyentuh masalah penting,'' nilai Fadhil.
Menko Perekonomian, Boediono, menerima kritikan berbagai pihak terkait paket kebijakan terlawas yang diterbitkan pemerintah. Namun ia meminta berbagai pihak, dan pemerintah, untuk sabar, sebab dampak dari paket itu jangka panjang.
''Kritik itu saya pikir bagus, karena ini iklim demokrasi, jadi ini bagus. Tapi kita akan perbaiki dari sisi yang memang perlu diperbaiki,'' kata Boediono.
Ia menilai, dalam menjalankan kebijakan ekonominya pemerintah harus konsisten. Termasuk meletakkan dasar ekonomi dengan menerbitkan sejumlah paket kebijakan yang dampaknya memang tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
''Dampaknya ini sangat panjang terkait dengan landasan-landasan seperti perbaikan perizinan dan ini sekaligus tidak akan menarik berbondong-bondong investor ke Indonesia pekan berikutnya. Harus sabar nih,'' katanya lagi.
Wednesday, June 6, 2007
Gie dan Menariknya Target Ekonomi 2008
Lima bulan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di puncak Gunung Semeru, Jawa Timur, Desember 1969, Soe Hok Gie sempat menulis di salah satu koran nasional. Tulisan Gie, begitu ia biasa disapa, menyoroti soal perjalanan Indonesia orde baru, dibawah kendali Presiden Soeharto yang baru berkuasa.
Artikel pengajar jurusan sejarah FSUI yang juga dikenal sebagai aktivisi penggerak gerakan mahasiswa 1966 itu dimuat pada 16 Juli 1969, judulnya ''Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang?''. Isi tulisannya, seperti biasa, kritis dan jujur apa adanya. Cerminan diri Gie sendiri.
Berikut nukilannya,''...Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman berkata kepada saya : Saya kira benar. Menjadi Menlu Indonesia sekarang tidak menarik. Kerjanya Cuma berusaha menunda pembayaran utang-utang lama. Atau cari utang-utang baru,''.
''... Ada lagi kejadian yang lain. Waktu itu saya tanya pada teman saya : Adam Malik pergi ke luar negeri lagi ya? Rupanya ada soal gawat lagi yang perlu diselesaikan,''. Tapi teman saya ini seenaknya saja menjawab, ''Apalagi kalau bukan menandatangani kredit baru,'' ketik Gie di mesin tik tuanya.
Ia lanjutkan, ''Nama Adam Malik dapat kita ganti dengan nama Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Presiden Soeharto, dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah seluruh usaha diplomasi kita adalah diplomasi cari utang untuk kelangsungan hidup Republik ini yang sudah 24 tahun usianya,''.
''...Pastilah penilaian orang-orang seperti teman saya itu tidak tepat. Ada soal yang berbelit-belit dan menyulitkan. Tapi kesan umum dari 'masyarakat luas' adalah seperti teman saya itu,'' kata Gie, yang juga adik kandung dari sosiolog ternama, Soe Hok Djin alias Arief Budiman.
Intinya, Gie mengkritik pemerintah soal komunikasi kebijakannya. ''Dengan perkataan lain diperlukan suatu mobilisasi sosial. Komunikasi antara penguasa dengan masyarakat luas. Dengan si Badu kuli di Semarang, dengan Tini guru SD di Sumedang, dengan Sersan Siregar di Tapanuli, dengan Rumambi pengusaha di Minahasa, dan A Pioa agen lotto harian di Glodok Jakarta,''.
''Agar mereka merasa bahwa cita-cita besar yang dimiliki oleh lapisan atas pemerintah juga adalah cita-cita mereka. Dan mereka diinspirasikan untuk bekerja keras dan berkorban dalam cita-cita besar itu. Tanpa partisipasi sosial dan mobilisasi sosial cita-cita besar itu akan mati kering,''.
Sekarang sudah 38 tahun pascatulisan Gie menghias lembaran koran. Tahun 2007 belum juga usai, target-target ekonomi yang diharapkan tahun ini belum juga tercapai, sementara pemerintah sudah mulai sibuk menyusun rencana ekonomi tahun depan. Sasaran ekonomi yang ingin dicapai ada tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Sejumlah indikator makroekonomi penting yang menjadi tolak ukur sasaran diatas telah disusun dan dibahas bersama parlemen. Namanya juga target, maka dalam rancangan pembangunan ekonomi tahun depan itu angka-angka yang diajukan pemerintah boleh dibilang fantastis (lihat tabel).
Beberapa diantara yang cukup penting adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 - 7 persen, tingkat pengangguran 8 - 9 persen, dan tingkat kemiskinan 15 - 16,8 persen. Sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi yang penting untuk mencapai target ini adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor.
Untuk konsumsi rumah tangga tahun depan, pemerintah menargetkan bisa tumbuh 5,7 - 6,2 persen atau lebih tinggi dari target tiga tahun terakhir yang hanya di level empat hingga 5,1 persen. Konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga saat ini, lebih dari 50 persen.
Pemerintah berjanji menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa di sektor riil agar tidak menganggu daya beli masyarakat yang sejauh ini belum juga membaik. Secara khusus, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupaya keras menjaga kestabilan harga komponen tertentu di inflasi seperti tarif dasar listrik, harga BBM, dan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang akomodatif di level 7,5 - 8 persen.
Dari sisi konsumsi pemerintah, tahun depan ditargetkan belanja pemerintah tumbuh enam hingga 6,5 persen. Sebagai pendorong belanja ini adalah ditambahnya anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Dephub untuk mengerjakan infrastruktur. Selain itu, pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil serta sejumlah program penguatan daya beli masyarakat kecil, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kemudian investasi. Pemerintah tampaknya gerah juga mengetahui bahwa salah satu penyumbat ekonominya justru datang di sektor terpenting, yaitu investasi. Bagaimana tidak, tahun lalu ketika diharapkan tinggi, investasi justru rontok hanya mencapai level 2,9 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga BBM di akhir 2005.
Padahal kinerja investasi 2005 masih diatas dua digit, yaitu 10,8 persen. Tahun ini investasi diharap tumbuh 12,3 persen, dengan sejumlah hambatan klasik yang juga dipastikan masih menghadang di tahun depan, ketika target investasinya 14,5 - 18,2 persen.
Apa yang kurang dari investasi? Sejak ditukangi oleh Boediono sebagai menko Perekonomian, sudah tiga paket kebijakan ekonomi yang terbit untuk mendongkrak investasi, yaitu paket perbaikan iklim investasi, paket kebijakan infrastruktur, dan paket kebijakan sektor keuangan.
Sri Mulyani menilai, hal terpenting dari implementasi paket itu adalah koordinasi kebijakan antara pihak Lapangan Banteng (Depkeu dan Kantor Menko Perekonomian) dengan pihak Kebun Sirih alias Bank Indonesia. ''Terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai tukar memungkinkan suku bunga domestik kompetitif, sementara upaya lain dilakukan untuk menjamin arus sumber pembiayaan investasi dan kegiatan dunia usaha ke sektor riil,'' papar Menkeu.
Sejumlah variabel penting investasi adalah meningkatnya laba dunia usaha, impor barang modal, dan kredit investasi di perbankan. Disamping peningkatan defisit APBN 2008 yang diperkirakan mencapai 1,8 persen serta belanja modal pemerintah yang diharap bisa mencapai 90 persen tahun depan.
Secara khusus, Menkeu menantang pemda untuk bisa mengalokasikan 30 persen APBD-nya untuk belanja modal tahun depan. Ini ditambah dengan keyakinan bahwa belanja modal BUMN (capital expenditure) yang bakal mencapai lebih dari Rp 150 triliun tahun bisa menambah laju gerak sektor riil, seperti proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap10 ribu megawatt dan sejumlah proyek infrastruktur senilai 4,5 miliar dolar AS seperti jalan tol, air bersih, pelabuhan, bandara udara, dan jaringan telekomunikasi.
Sementara dari sisi ekspor impor, tahun depan pemerintah menargetkan ekspor tumbuh antara 12 - 13,5 persen dan impor menjadi 17,3 - 19,1 persen. Jauh lebih tinggi dari target tahun ini, ekspor 9,9 persen dan impor 14,2 persen.
Setelah mendapat rezeki durian runtuh dari lonjakan harga komoditas tahun lalu, yang membuat ekspor menembus 100 miliar dolar AS per tahun, tahun depan pemerintah berharap ekspor manufaktur bisa menjadi yang terdepan. Target pertumbuhan sektor pengolahan ini adalah 13 persen dari rata-rata saat ini.
Terkait impor, diharapkan impor yang mendongkrak investasi makin besar dengan membaiknya ekonomi dan harmonisasi tarif bea masuk melalui MFN (most favor nation) maupun FTA (free trade area) dengan sejumlah mitra dagang.
Mobilisasi Sumber Daya
Tapi 2006 menjadi bukti bahwa rencana diatas kertas tidaklah semulus ketika diterapkan dilapangan. Contoh sederhana adalah dari tiga paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan. Paket investasi memang sebagian besar tuntas, paket infrastruktur lebih parah, karena banyak yang tak kunjung selesai, sementara paket keuangan lebih baik nasibnya.
Tapi itu baru di level perumusan dan mengeluarkan kebijakan. Penerapan di lapangan, seperti apa yang disampaikan sejumlah pengamat ekonomi yang didaulat jadi pemantau pelaksanaan paket di lapangan, masih jauh panggang dari api.
''Salah satu hambatan terbesar ekonomi kita memang adalah implementasi paket kebijakan,'' keluh Menko Perekonomian, Boediono, suatu ketika. Ekonom UI, Faisal Basri , sempat mengatakan, masalah komunikasi dan sosialisasi (masalah klise) penerapan kebijakan ekonomi masih terus terjadi di lapangan. Ketika suatu kebijakan telah ditetapkan di level atas, penerapan di lapangan tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Penuh lika-liku.
''Masalahnya masih klise, komunikasi dan sosialisasi. Pemerintah harus lebih meningkatkan dua hal ini di lapangan, karena ini masalah yang kami temukan di daerah-daerah,'' kata Faisal Basri, usai bertemu Menko Perekonomian, mengevaluasi kinerja penerapan paket investasi beberapa waktu lalu.
Gie telah mengetahui, memerhatikan, dan memberitahu hal ini, 38 tahun lalu. ''Diperlukan suatu mobilisasi sosial. Komunikasi antara penguasa dengan masyarakat luas,'' katanya. Tapi ucapan tidaklah sesukar tindakan. Karena hingga kini toh kita masih harus mengalami hal yang sama dari 38 tahun yang lalu, kurang komunikasi.
''Semua ini adalah pekerjaan raksasa dan bukan mustahil hanya sekedar kasak-kusuk anggota DPR - istana negara - dan partai politik. Seluruh potensi sosial harus diikutsertakan,'' katanya lagi.
''Jauh lebih mudah membuat sebuah monumen dengan emas di pucuknya daripada membuat dan memperbaiki seribu kilometer jalan raya. Jauh lebih mudah membuat universitas di Kalimantan daripada membangun 100 SD di desa-desa,'' keluh pemuda yang punya hobi naik gunung ini.
''Usaha Adam Malik mencari kredit baru, menunda pembayaran utang-utang adalah bagian permulaan daripada usaha besar. Tetapi apakah pemuda lulusan SMP di Wonosobo menyadari soal ini?'' cetus Gie.
Terlalu Tinggi
Terlepas dari masalah komunikasi kebijakan, angka-angka fantastis yang diinginkan pemerintah juga mendapat perhatian serius dari BI dan parlemen. Keduanya memandang sejumlah target ekonomi pemerintah terlalu tinggi atau bahkan mengawang-awang.
Sebagai misal adalah pentingnya peran konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi tahun depan. Dari data BI, secara rata-rata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir hanya sekitar empat persen. Ini ditambah indikasi daya beli masyarakat yang masih belum pulih.
BI mengambil data seperti rasio tabungan terhadap PDB yang cenderung turun dari 43 persen di 2002 menjadi hanya 37 persen di 2006. Begitu juga rasio utang kredit terhadap disposible income yang sudah cukup tinggi dengan mencapai 37 persen tahun lalu ketimbang lima tahun lalu yang masih di level 22 persen. I
ndikator selanjutnya adalah tingkat upah riil yang belum meningkat signifikan. ''Sehingga lonjakan kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti yang diharapkan oleh pemerintah akan juga merupakan tantangan berat,'' kata Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom di depan panitia anggaran DPR, pekan lalu.
Terbatasnya konsumsi, ia lanjutkan, juga terkait dengan daya serap tenaga kerja yang masih rendah, sebagaimana tercermin pengangguran yang masih tinggi dan tenaga kerja informal semakin besar.
Ekonom senior yang juga anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Dradjad H Wibowo, menilai dengan laju pertumbuhan ekonomi saat ini yang hanya 5,5 persen, mustahil pemerintah bisa cepat menurunkan pengangguran, apalagi sampai ke level sembilan persen di 2009. Terlebih daya serap tenaga kerja per satu persen ekonomi tumbuh belum juga melonjak seperti sebelum krisis, yaitu 400 ribu orang.
Paling banter, ia perkirakan saat ini tiap kali satu persen ekonomi tumbuh hanya menyerap kurang dari 250 ribu orang tenaga kerja. Demikian halnya dari sisi investasi. Untuk mencapai batas pertumbuhan ekonomi tujuh persen butuh rasio investasi terhadap PDB sebesar 26 persen.
Padahal beberapa tahun terakhir rasio itu tak pernah lebih dari 19 - 22 persen. ''Jelas rasio 26 persen itu merupakan tantangan. Bukan kita katakan tidak mungkin, tetapi tantangannya cukup besar,'' cetus Miranda.
''Kalau kita ingat, pada masa sebelum krisis saja, rata-rata pertumbuhan investasi masih di bawah 25 persen pada saat puncaknya. Kalau rasio investasi 26 persen, tentunya pekerjaan besar ada di depan kita semua. Dan saya kembali menekankan bukan tidak mungkin, tapi pekerjaannya berat sekali,'' sambung dia.
Begitu juga dari sisi kontribusi perbankan. Tahun depan pemerintah minta perbankan menyalurkan kredit mencapai Rp 210 triliun untuk membiayai investasi. Jumlah ini sama dengan pertumbuhan kredit tahunan 33 persen, padahal pertumbuhan kredit tertinggi BI hanya 24 persen.
Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, mengaku target kredit perbankan yang diminta Menkeu bakal sukar tercapai. ''(Target) itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Kalau begitu maka saya kira perlu ada penyesuaian sana sini,'' cetus Burhanuddin.
Ia meminta harus ada tambahan pembiayaan dari tempat lain, seperti dari belanja pemerintah yang ditambah kontribusinya.
Ketua Panggar DPR, Emir Moeis, yang datang dari PDIP sebagai partai oposisi pemerintah, meminta pemerintah realistis menetapkan target ekonomi tahun depan. ''Lebih baik kita realistislah. Jadi ekonomi kita ekonomi yang wajar saja. Jangan mengejar pencitraan, bahaya,'' celetuk Emir usai mendengar paparan target ekonomi itu.
Target investasi tahun depan sebesar Rp 1.296,1 triliun sebagai contohnya. Kata Emir, percuma menargetkan investasi tinggi tapi daya beli riil masyarakat belum pulih benar. ''Kalau daya beli belum ada, maka pasar belum terbentuk. Kalau pasar belum terbentuk mana ada orang bisa produksi, artinya, buat apa orang investasi?'' cetus dia lagi.
Sebagai penutup, Gie memungkas tulisannya dan tulisan ini dengan tepat. ''Sampai saat ini kesan saya adalah bahwa rakyat Indonesia acuh tak acuh terhadap rencana besar ini. Hampir tak ada komunikasi yang dimengerti masyarakat umum, dan pemerintah terlalu pragmatis sekarang pada akhirnya gagal menumbuhkan gairah dan sokongan kerja rakyat,''.
Artikel pengajar jurusan sejarah FSUI yang juga dikenal sebagai aktivisi penggerak gerakan mahasiswa 1966 itu dimuat pada 16 Juli 1969, judulnya ''Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang?''. Isi tulisannya, seperti biasa, kritis dan jujur apa adanya. Cerminan diri Gie sendiri.
Berikut nukilannya,''...Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman berkata kepada saya : Saya kira benar. Menjadi Menlu Indonesia sekarang tidak menarik. Kerjanya Cuma berusaha menunda pembayaran utang-utang lama. Atau cari utang-utang baru,''.
''... Ada lagi kejadian yang lain. Waktu itu saya tanya pada teman saya : Adam Malik pergi ke luar negeri lagi ya? Rupanya ada soal gawat lagi yang perlu diselesaikan,''. Tapi teman saya ini seenaknya saja menjawab, ''Apalagi kalau bukan menandatangani kredit baru,'' ketik Gie di mesin tik tuanya.
Ia lanjutkan, ''Nama Adam Malik dapat kita ganti dengan nama Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Presiden Soeharto, dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah seluruh usaha diplomasi kita adalah diplomasi cari utang untuk kelangsungan hidup Republik ini yang sudah 24 tahun usianya,''.
''...Pastilah penilaian orang-orang seperti teman saya itu tidak tepat. Ada soal yang berbelit-belit dan menyulitkan. Tapi kesan umum dari 'masyarakat luas' adalah seperti teman saya itu,'' kata Gie, yang juga adik kandung dari sosiolog ternama, Soe Hok Djin alias Arief Budiman.
Intinya, Gie mengkritik pemerintah soal komunikasi kebijakannya. ''Dengan perkataan lain diperlukan suatu mobilisasi sosial. Komunikasi antara penguasa dengan masyarakat luas. Dengan si Badu kuli di Semarang, dengan Tini guru SD di Sumedang, dengan Sersan Siregar di Tapanuli, dengan Rumambi pengusaha di Minahasa, dan A Pioa agen lotto harian di Glodok Jakarta,''.
''Agar mereka merasa bahwa cita-cita besar yang dimiliki oleh lapisan atas pemerintah juga adalah cita-cita mereka. Dan mereka diinspirasikan untuk bekerja keras dan berkorban dalam cita-cita besar itu. Tanpa partisipasi sosial dan mobilisasi sosial cita-cita besar itu akan mati kering,''.
Sekarang sudah 38 tahun pascatulisan Gie menghias lembaran koran. Tahun 2007 belum juga usai, target-target ekonomi yang diharapkan tahun ini belum juga tercapai, sementara pemerintah sudah mulai sibuk menyusun rencana ekonomi tahun depan. Sasaran ekonomi yang ingin dicapai ada tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Sejumlah indikator makroekonomi penting yang menjadi tolak ukur sasaran diatas telah disusun dan dibahas bersama parlemen. Namanya juga target, maka dalam rancangan pembangunan ekonomi tahun depan itu angka-angka yang diajukan pemerintah boleh dibilang fantastis (lihat tabel).
Beberapa diantara yang cukup penting adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 - 7 persen, tingkat pengangguran 8 - 9 persen, dan tingkat kemiskinan 15 - 16,8 persen. Sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi yang penting untuk mencapai target ini adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor.
Untuk konsumsi rumah tangga tahun depan, pemerintah menargetkan bisa tumbuh 5,7 - 6,2 persen atau lebih tinggi dari target tiga tahun terakhir yang hanya di level empat hingga 5,1 persen. Konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga saat ini, lebih dari 50 persen.
Pemerintah berjanji menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa di sektor riil agar tidak menganggu daya beli masyarakat yang sejauh ini belum juga membaik. Secara khusus, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupaya keras menjaga kestabilan harga komponen tertentu di inflasi seperti tarif dasar listrik, harga BBM, dan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang akomodatif di level 7,5 - 8 persen.
Dari sisi konsumsi pemerintah, tahun depan ditargetkan belanja pemerintah tumbuh enam hingga 6,5 persen. Sebagai pendorong belanja ini adalah ditambahnya anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Dephub untuk mengerjakan infrastruktur. Selain itu, pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil serta sejumlah program penguatan daya beli masyarakat kecil, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kemudian investasi. Pemerintah tampaknya gerah juga mengetahui bahwa salah satu penyumbat ekonominya justru datang di sektor terpenting, yaitu investasi. Bagaimana tidak, tahun lalu ketika diharapkan tinggi, investasi justru rontok hanya mencapai level 2,9 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga BBM di akhir 2005.
Padahal kinerja investasi 2005 masih diatas dua digit, yaitu 10,8 persen. Tahun ini investasi diharap tumbuh 12,3 persen, dengan sejumlah hambatan klasik yang juga dipastikan masih menghadang di tahun depan, ketika target investasinya 14,5 - 18,2 persen.
Apa yang kurang dari investasi? Sejak ditukangi oleh Boediono sebagai menko Perekonomian, sudah tiga paket kebijakan ekonomi yang terbit untuk mendongkrak investasi, yaitu paket perbaikan iklim investasi, paket kebijakan infrastruktur, dan paket kebijakan sektor keuangan.
Sri Mulyani menilai, hal terpenting dari implementasi paket itu adalah koordinasi kebijakan antara pihak Lapangan Banteng (Depkeu dan Kantor Menko Perekonomian) dengan pihak Kebun Sirih alias Bank Indonesia. ''Terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai tukar memungkinkan suku bunga domestik kompetitif, sementara upaya lain dilakukan untuk menjamin arus sumber pembiayaan investasi dan kegiatan dunia usaha ke sektor riil,'' papar Menkeu.
Sejumlah variabel penting investasi adalah meningkatnya laba dunia usaha, impor barang modal, dan kredit investasi di perbankan. Disamping peningkatan defisit APBN 2008 yang diperkirakan mencapai 1,8 persen serta belanja modal pemerintah yang diharap bisa mencapai 90 persen tahun depan.
Secara khusus, Menkeu menantang pemda untuk bisa mengalokasikan 30 persen APBD-nya untuk belanja modal tahun depan. Ini ditambah dengan keyakinan bahwa belanja modal BUMN (capital expenditure) yang bakal mencapai lebih dari Rp 150 triliun tahun bisa menambah laju gerak sektor riil, seperti proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap10 ribu megawatt dan sejumlah proyek infrastruktur senilai 4,5 miliar dolar AS seperti jalan tol, air bersih, pelabuhan, bandara udara, dan jaringan telekomunikasi.
Sementara dari sisi ekspor impor, tahun depan pemerintah menargetkan ekspor tumbuh antara 12 - 13,5 persen dan impor menjadi 17,3 - 19,1 persen. Jauh lebih tinggi dari target tahun ini, ekspor 9,9 persen dan impor 14,2 persen.
Setelah mendapat rezeki durian runtuh dari lonjakan harga komoditas tahun lalu, yang membuat ekspor menembus 100 miliar dolar AS per tahun, tahun depan pemerintah berharap ekspor manufaktur bisa menjadi yang terdepan. Target pertumbuhan sektor pengolahan ini adalah 13 persen dari rata-rata saat ini.
Terkait impor, diharapkan impor yang mendongkrak investasi makin besar dengan membaiknya ekonomi dan harmonisasi tarif bea masuk melalui MFN (most favor nation) maupun FTA (free trade area) dengan sejumlah mitra dagang.
Mobilisasi Sumber Daya
Tapi 2006 menjadi bukti bahwa rencana diatas kertas tidaklah semulus ketika diterapkan dilapangan. Contoh sederhana adalah dari tiga paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan. Paket investasi memang sebagian besar tuntas, paket infrastruktur lebih parah, karena banyak yang tak kunjung selesai, sementara paket keuangan lebih baik nasibnya.
Tapi itu baru di level perumusan dan mengeluarkan kebijakan. Penerapan di lapangan, seperti apa yang disampaikan sejumlah pengamat ekonomi yang didaulat jadi pemantau pelaksanaan paket di lapangan, masih jauh panggang dari api.
''Salah satu hambatan terbesar ekonomi kita memang adalah implementasi paket kebijakan,'' keluh Menko Perekonomian, Boediono, suatu ketika. Ekonom UI, Faisal Basri , sempat mengatakan, masalah komunikasi dan sosialisasi (masalah klise) penerapan kebijakan ekonomi masih terus terjadi di lapangan. Ketika suatu kebijakan telah ditetapkan di level atas, penerapan di lapangan tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Penuh lika-liku.
''Masalahnya masih klise, komunikasi dan sosialisasi. Pemerintah harus lebih meningkatkan dua hal ini di lapangan, karena ini masalah yang kami temukan di daerah-daerah,'' kata Faisal Basri, usai bertemu Menko Perekonomian, mengevaluasi kinerja penerapan paket investasi beberapa waktu lalu.
Gie telah mengetahui, memerhatikan, dan memberitahu hal ini, 38 tahun lalu. ''Diperlukan suatu mobilisasi sosial. Komunikasi antara penguasa dengan masyarakat luas,'' katanya. Tapi ucapan tidaklah sesukar tindakan. Karena hingga kini toh kita masih harus mengalami hal yang sama dari 38 tahun yang lalu, kurang komunikasi.
''Semua ini adalah pekerjaan raksasa dan bukan mustahil hanya sekedar kasak-kusuk anggota DPR - istana negara - dan partai politik. Seluruh potensi sosial harus diikutsertakan,'' katanya lagi.
''Jauh lebih mudah membuat sebuah monumen dengan emas di pucuknya daripada membuat dan memperbaiki seribu kilometer jalan raya. Jauh lebih mudah membuat universitas di Kalimantan daripada membangun 100 SD di desa-desa,'' keluh pemuda yang punya hobi naik gunung ini.
''Usaha Adam Malik mencari kredit baru, menunda pembayaran utang-utang adalah bagian permulaan daripada usaha besar. Tetapi apakah pemuda lulusan SMP di Wonosobo menyadari soal ini?'' cetus Gie.
Terlalu Tinggi
Terlepas dari masalah komunikasi kebijakan, angka-angka fantastis yang diinginkan pemerintah juga mendapat perhatian serius dari BI dan parlemen. Keduanya memandang sejumlah target ekonomi pemerintah terlalu tinggi atau bahkan mengawang-awang.
Sebagai misal adalah pentingnya peran konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi tahun depan. Dari data BI, secara rata-rata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir hanya sekitar empat persen. Ini ditambah indikasi daya beli masyarakat yang masih belum pulih.
BI mengambil data seperti rasio tabungan terhadap PDB yang cenderung turun dari 43 persen di 2002 menjadi hanya 37 persen di 2006. Begitu juga rasio utang kredit terhadap disposible income yang sudah cukup tinggi dengan mencapai 37 persen tahun lalu ketimbang lima tahun lalu yang masih di level 22 persen. I
ndikator selanjutnya adalah tingkat upah riil yang belum meningkat signifikan. ''Sehingga lonjakan kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti yang diharapkan oleh pemerintah akan juga merupakan tantangan berat,'' kata Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom di depan panitia anggaran DPR, pekan lalu.
Terbatasnya konsumsi, ia lanjutkan, juga terkait dengan daya serap tenaga kerja yang masih rendah, sebagaimana tercermin pengangguran yang masih tinggi dan tenaga kerja informal semakin besar.
Ekonom senior yang juga anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Dradjad H Wibowo, menilai dengan laju pertumbuhan ekonomi saat ini yang hanya 5,5 persen, mustahil pemerintah bisa cepat menurunkan pengangguran, apalagi sampai ke level sembilan persen di 2009. Terlebih daya serap tenaga kerja per satu persen ekonomi tumbuh belum juga melonjak seperti sebelum krisis, yaitu 400 ribu orang.
Paling banter, ia perkirakan saat ini tiap kali satu persen ekonomi tumbuh hanya menyerap kurang dari 250 ribu orang tenaga kerja. Demikian halnya dari sisi investasi. Untuk mencapai batas pertumbuhan ekonomi tujuh persen butuh rasio investasi terhadap PDB sebesar 26 persen.
Padahal beberapa tahun terakhir rasio itu tak pernah lebih dari 19 - 22 persen. ''Jelas rasio 26 persen itu merupakan tantangan. Bukan kita katakan tidak mungkin, tetapi tantangannya cukup besar,'' cetus Miranda.
''Kalau kita ingat, pada masa sebelum krisis saja, rata-rata pertumbuhan investasi masih di bawah 25 persen pada saat puncaknya. Kalau rasio investasi 26 persen, tentunya pekerjaan besar ada di depan kita semua. Dan saya kembali menekankan bukan tidak mungkin, tapi pekerjaannya berat sekali,'' sambung dia.
Begitu juga dari sisi kontribusi perbankan. Tahun depan pemerintah minta perbankan menyalurkan kredit mencapai Rp 210 triliun untuk membiayai investasi. Jumlah ini sama dengan pertumbuhan kredit tahunan 33 persen, padahal pertumbuhan kredit tertinggi BI hanya 24 persen.
Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, mengaku target kredit perbankan yang diminta Menkeu bakal sukar tercapai. ''(Target) itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Kalau begitu maka saya kira perlu ada penyesuaian sana sini,'' cetus Burhanuddin.
Ia meminta harus ada tambahan pembiayaan dari tempat lain, seperti dari belanja pemerintah yang ditambah kontribusinya.
Ketua Panggar DPR, Emir Moeis, yang datang dari PDIP sebagai partai oposisi pemerintah, meminta pemerintah realistis menetapkan target ekonomi tahun depan. ''Lebih baik kita realistislah. Jadi ekonomi kita ekonomi yang wajar saja. Jangan mengejar pencitraan, bahaya,'' celetuk Emir usai mendengar paparan target ekonomi itu.
Target investasi tahun depan sebesar Rp 1.296,1 triliun sebagai contohnya. Kata Emir, percuma menargetkan investasi tinggi tapi daya beli riil masyarakat belum pulih benar. ''Kalau daya beli belum ada, maka pasar belum terbentuk. Kalau pasar belum terbentuk mana ada orang bisa produksi, artinya, buat apa orang investasi?'' cetus dia lagi.
Sebagai penutup, Gie memungkas tulisannya dan tulisan ini dengan tepat. ''Sampai saat ini kesan saya adalah bahwa rakyat Indonesia acuh tak acuh terhadap rencana besar ini. Hampir tak ada komunikasi yang dimengerti masyarakat umum, dan pemerintah terlalu pragmatis sekarang pada akhirnya gagal menumbuhkan gairah dan sokongan kerja rakyat,''.
Subscribe to:
Posts (Atom)