Gie dan Menariknya Target Ekonomi 2008

Lima bulan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di puncak Gunung Semeru, Jawa Timur, Desember 1969, Soe Hok Gie sempat menulis di salah satu koran nasional. Tulisan Gie, begitu ia biasa disapa, menyoroti soal perjalanan Indonesia orde baru, dibawah kendali Presiden Soeharto yang baru berkuasa.

Artikel pengajar jurusan sejarah FSUI yang juga dikenal sebagai aktivisi penggerak gerakan mahasiswa 1966 itu dimuat pada 16 Juli 1969, judulnya ''Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang?''. Isi tulisannya, seperti biasa, kritis dan jujur apa adanya. Cerminan diri Gie sendiri.

Berikut nukilannya,''...Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman berkata kepada saya : Saya kira benar. Menjadi Menlu Indonesia sekarang tidak menarik. Kerjanya Cuma berusaha menunda pembayaran utang-utang lama. Atau cari utang-utang baru,''.

''... Ada lagi kejadian yang lain. Waktu itu saya tanya pada teman saya : Adam Malik pergi ke luar negeri lagi ya? Rupanya ada soal gawat lagi yang perlu diselesaikan,''. Tapi teman saya ini seenaknya saja menjawab, ''Apalagi kalau bukan menandatangani kredit baru,'' ketik Gie di mesin tik tuanya.

Ia lanjutkan, ''Nama Adam Malik dapat kita ganti dengan nama Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Presiden Soeharto, dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah seluruh usaha diplomasi kita adalah diplomasi cari utang untuk kelangsungan hidup Republik ini yang sudah 24 tahun usianya,''.

''...Pastilah penilaian orang-orang seperti teman saya itu tidak tepat. Ada soal yang berbelit-belit dan menyulitkan. Tapi kesan umum dari 'masyarakat luas' adalah seperti teman saya itu,'' kata Gie, yang juga adik kandung dari sosiolog ternama, Soe Hok Djin alias Arief Budiman.

Intinya, Gie mengkritik pemerintah soal komunikasi kebijakannya. ''Dengan perkataan lain diperlukan suatu mobilisasi sosial. Komunikasi antara penguasa dengan masyarakat luas. Dengan si Badu kuli di Semarang, dengan Tini guru SD di Sumedang, dengan Sersan Siregar di Tapanuli, dengan Rumambi pengusaha di Minahasa, dan A Pioa agen lotto harian di Glodok Jakarta,''.

''Agar mereka merasa bahwa cita-cita besar yang dimiliki oleh lapisan atas pemerintah juga adalah cita-cita mereka. Dan mereka diinspirasikan untuk bekerja keras dan berkorban dalam cita-cita besar itu. Tanpa partisipasi sosial dan mobilisasi sosial cita-cita besar itu akan mati kering,''.

Sekarang sudah 38 tahun pascatulisan Gie menghias lembaran koran. Tahun 2007 belum juga usai, target-target ekonomi yang diharapkan tahun ini belum juga tercapai, sementara pemerintah sudah mulai sibuk menyusun rencana ekonomi tahun depan. Sasaran ekonomi yang ingin dicapai ada tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sejumlah indikator makroekonomi penting yang menjadi tolak ukur sasaran diatas telah disusun dan dibahas bersama parlemen. Namanya juga target, maka dalam rancangan pembangunan ekonomi tahun depan itu angka-angka yang diajukan pemerintah boleh dibilang fantastis (lihat tabel).

Beberapa diantara yang cukup penting adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 - 7 persen, tingkat pengangguran 8 - 9 persen, dan tingkat kemiskinan 15 - 16,8 persen. Sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi yang penting untuk mencapai target ini adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor.

Untuk konsumsi rumah tangga tahun depan, pemerintah menargetkan bisa tumbuh 5,7 - 6,2 persen atau lebih tinggi dari target tiga tahun terakhir yang hanya di level empat hingga 5,1 persen. Konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga saat ini, lebih dari 50 persen.

Pemerintah berjanji menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa di sektor riil agar tidak menganggu daya beli masyarakat yang sejauh ini belum juga membaik. Secara khusus, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupaya keras menjaga kestabilan harga komponen tertentu di inflasi seperti tarif dasar listrik, harga BBM, dan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang akomodatif di level 7,5 - 8 persen.

Dari sisi konsumsi pemerintah, tahun depan ditargetkan belanja pemerintah tumbuh enam hingga 6,5 persen. Sebagai pendorong belanja ini adalah ditambahnya anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Dephub untuk mengerjakan infrastruktur. Selain itu, pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil serta sejumlah program penguatan daya beli masyarakat kecil, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Kemudian investasi. Pemerintah tampaknya gerah juga mengetahui bahwa salah satu penyumbat ekonominya justru datang di sektor terpenting, yaitu investasi. Bagaimana tidak, tahun lalu ketika diharapkan tinggi, investasi justru rontok hanya mencapai level 2,9 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga BBM di akhir 2005.

Padahal kinerja investasi 2005 masih diatas dua digit, yaitu 10,8 persen. Tahun ini investasi diharap tumbuh 12,3 persen, dengan sejumlah hambatan klasik yang juga dipastikan masih menghadang di tahun depan, ketika target investasinya 14,5 - 18,2 persen.

Apa yang kurang dari investasi? Sejak ditukangi oleh Boediono sebagai menko Perekonomian, sudah tiga paket kebijakan ekonomi yang terbit untuk mendongkrak investasi, yaitu paket perbaikan iklim investasi, paket kebijakan infrastruktur, dan paket kebijakan sektor keuangan.

Sri Mulyani menilai, hal terpenting dari implementasi paket itu adalah koordinasi kebijakan antara pihak Lapangan Banteng (Depkeu dan Kantor Menko Perekonomian) dengan pihak Kebun Sirih alias Bank Indonesia. ''Terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai tukar memungkinkan suku bunga domestik kompetitif, sementara upaya lain dilakukan untuk menjamin arus sumber pembiayaan investasi dan kegiatan dunia usaha ke sektor riil,'' papar Menkeu.

Sejumlah variabel penting investasi adalah meningkatnya laba dunia usaha, impor barang modal, dan kredit investasi di perbankan. Disamping peningkatan defisit APBN 2008 yang diperkirakan mencapai 1,8 persen serta belanja modal pemerintah yang diharap bisa mencapai 90 persen tahun depan.

Secara khusus, Menkeu menantang pemda untuk bisa mengalokasikan 30 persen APBD-nya untuk belanja modal tahun depan. Ini ditambah dengan keyakinan bahwa belanja modal BUMN (capital expenditure) yang bakal mencapai lebih dari Rp 150 triliun tahun bisa menambah laju gerak sektor riil, seperti proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap10 ribu megawatt dan sejumlah proyek infrastruktur senilai 4,5 miliar dolar AS seperti jalan tol, air bersih, pelabuhan, bandara udara, dan jaringan telekomunikasi.

Sementara dari sisi ekspor impor, tahun depan pemerintah menargetkan ekspor tumbuh antara 12 - 13,5 persen dan impor menjadi 17,3 - 19,1 persen. Jauh lebih tinggi dari target tahun ini, ekspor 9,9 persen dan impor 14,2 persen.

Setelah mendapat rezeki durian runtuh dari lonjakan harga komoditas tahun lalu, yang membuat ekspor menembus 100 miliar dolar AS per tahun, tahun depan pemerintah berharap ekspor manufaktur bisa menjadi yang terdepan. Target pertumbuhan sektor pengolahan ini adalah 13 persen dari rata-rata saat ini.

Terkait impor, diharapkan impor yang mendongkrak investasi makin besar dengan membaiknya ekonomi dan harmonisasi tarif bea masuk melalui MFN (most favor nation) maupun FTA (free trade area) dengan sejumlah mitra dagang.


Mobilisasi Sumber Daya
Tapi 2006 menjadi bukti bahwa rencana diatas kertas tidaklah semulus ketika diterapkan dilapangan. Contoh sederhana adalah dari tiga paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan. Paket investasi memang sebagian besar tuntas, paket infrastruktur lebih parah, karena banyak yang tak kunjung selesai, sementara paket keuangan lebih baik nasibnya.

Tapi itu baru di level perumusan dan mengeluarkan kebijakan. Penerapan di lapangan, seperti apa yang disampaikan sejumlah pengamat ekonomi yang didaulat jadi pemantau pelaksanaan paket di lapangan, masih jauh panggang dari api.

''Salah satu hambatan terbesar ekonomi kita memang adalah implementasi paket kebijakan,'' keluh Menko Perekonomian, Boediono, suatu ketika. Ekonom UI, Faisal Basri , sempat mengatakan, masalah komunikasi dan sosialisasi (masalah klise) penerapan kebijakan ekonomi masih terus terjadi di lapangan. Ketika suatu kebijakan telah ditetapkan di level atas, penerapan di lapangan tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Penuh lika-liku.

''Masalahnya masih klise, komunikasi dan sosialisasi. Pemerintah harus lebih meningkatkan dua hal ini di lapangan, karena ini masalah yang kami temukan di daerah-daerah,'' kata Faisal Basri, usai bertemu Menko Perekonomian, mengevaluasi kinerja penerapan paket investasi beberapa waktu lalu.

Gie telah mengetahui, memerhatikan, dan memberitahu hal ini, 38 tahun lalu. ''Diperlukan suatu mobilisasi sosial. Komunikasi antara penguasa dengan masyarakat luas,'' katanya. Tapi ucapan tidaklah sesukar tindakan. Karena hingga kini toh kita masih harus mengalami hal yang sama dari 38 tahun yang lalu, kurang komunikasi.

''Semua ini adalah pekerjaan raksasa dan bukan mustahil hanya sekedar kasak-kusuk anggota DPR - istana negara - dan partai politik. Seluruh potensi sosial harus diikutsertakan,'' katanya lagi.

''Jauh lebih mudah membuat sebuah monumen dengan emas di pucuknya daripada membuat dan memperbaiki seribu kilometer jalan raya. Jauh lebih mudah membuat universitas di Kalimantan daripada membangun 100 SD di desa-desa,'' keluh pemuda yang punya hobi naik gunung ini.

''Usaha Adam Malik mencari kredit baru, menunda pembayaran utang-utang adalah bagian permulaan daripada usaha besar. Tetapi apakah pemuda lulusan SMP di Wonosobo menyadari soal ini?'' cetus Gie.


Terlalu Tinggi
Terlepas dari masalah komunikasi kebijakan, angka-angka fantastis yang diinginkan pemerintah juga mendapat perhatian serius dari BI dan parlemen. Keduanya memandang sejumlah target ekonomi pemerintah terlalu tinggi atau bahkan mengawang-awang.

Sebagai misal adalah pentingnya peran konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi tahun depan. Dari data BI, secara rata-rata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir hanya sekitar empat persen. Ini ditambah indikasi daya beli masyarakat yang masih belum pulih.

BI mengambil data seperti rasio tabungan terhadap PDB yang cenderung turun dari 43 persen di 2002 menjadi hanya 37 persen di 2006. Begitu juga rasio utang kredit terhadap disposible income yang sudah cukup tinggi dengan mencapai 37 persen tahun lalu ketimbang lima tahun lalu yang masih di level 22 persen. I

ndikator selanjutnya adalah tingkat upah riil yang belum meningkat signifikan. ''Sehingga lonjakan kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti yang diharapkan oleh pemerintah akan juga merupakan tantangan berat,'' kata Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom di depan panitia anggaran DPR, pekan lalu.

Terbatasnya konsumsi, ia lanjutkan, juga terkait dengan daya serap tenaga kerja yang masih rendah, sebagaimana tercermin pengangguran yang masih tinggi dan tenaga kerja informal semakin besar.

Ekonom senior yang juga anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Dradjad H Wibowo, menilai dengan laju pertumbuhan ekonomi saat ini yang hanya 5,5 persen, mustahil pemerintah bisa cepat menurunkan pengangguran, apalagi sampai ke level sembilan persen di 2009. Terlebih daya serap tenaga kerja per satu persen ekonomi tumbuh belum juga melonjak seperti sebelum krisis, yaitu 400 ribu orang.

Paling banter, ia perkirakan saat ini tiap kali satu persen ekonomi tumbuh hanya menyerap kurang dari 250 ribu orang tenaga kerja. Demikian halnya dari sisi investasi. Untuk mencapai batas pertumbuhan ekonomi tujuh persen butuh rasio investasi terhadap PDB sebesar 26 persen.

Padahal beberapa tahun terakhir rasio itu tak pernah lebih dari 19 - 22 persen. ''Jelas rasio 26 persen itu merupakan tantangan. Bukan kita katakan tidak mungkin, tetapi tantangannya cukup besar,'' cetus Miranda.

''Kalau kita ingat, pada masa sebelum krisis saja, rata-rata pertumbuhan investasi masih di bawah 25 persen pada saat puncaknya. Kalau rasio investasi 26 persen, tentunya pekerjaan besar ada di depan kita semua. Dan saya kembali menekankan bukan tidak mungkin, tapi pekerjaannya berat sekali,'' sambung dia.

Begitu juga dari sisi kontribusi perbankan. Tahun depan pemerintah minta perbankan menyalurkan kredit mencapai Rp 210 triliun untuk membiayai investasi. Jumlah ini sama dengan pertumbuhan kredit tahunan 33 persen, padahal pertumbuhan kredit tertinggi BI hanya 24 persen.

Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, mengaku target kredit perbankan yang diminta Menkeu bakal sukar tercapai. ''(Target) itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Kalau begitu maka saya kira perlu ada penyesuaian sana sini,'' cetus Burhanuddin.

Ia meminta harus ada tambahan pembiayaan dari tempat lain, seperti dari belanja pemerintah yang ditambah kontribusinya.

Ketua Panggar DPR, Emir Moeis, yang datang dari PDIP sebagai partai oposisi pemerintah, meminta pemerintah realistis menetapkan target ekonomi tahun depan. ''Lebih baik kita realistislah. Jadi ekonomi kita ekonomi yang wajar saja. Jangan mengejar pencitraan, bahaya,'' celetuk Emir usai mendengar paparan target ekonomi itu.

Target investasi tahun depan sebesar Rp 1.296,1 triliun sebagai contohnya. Kata Emir, percuma menargetkan investasi tinggi tapi daya beli riil masyarakat belum pulih benar. ''Kalau daya beli belum ada, maka pasar belum terbentuk. Kalau pasar belum terbentuk mana ada orang bisa produksi, artinya, buat apa orang investasi?'' cetus dia lagi.

Sebagai penutup, Gie memungkas tulisannya dan tulisan ini dengan tepat. ''Sampai saat ini kesan saya adalah bahwa rakyat Indonesia acuh tak acuh terhadap rencana besar ini. Hampir tak ada komunikasi yang dimengerti masyarakat umum, dan pemerintah terlalu pragmatis sekarang pada akhirnya gagal menumbuhkan gairah dan sokongan kerja rakyat,''.